ADVERTISEMENT

Bendum DPC Demokrat Balikpapan Juga Jadi Tersangka di Kasus Suap Bupati PPU

Audrey Santoso - detikNews
Kamis, 13 Jan 2022 23:11 WIB
Jumpa pers OTT KPK, Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Abdul Gafur Masud
Jumpa pers OTT KPK, Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Abdul Gafur Mas'ud. (Wilda Nufus/detikcom)
Jakarta -

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkap ada Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan yang turut ditangkap saat KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Gafur Mas'ud. Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan itu adalah Nur Afifah Balqis (NAB).

"Terkait dengan kegiatan tangkap tangan menyangkut pengadaan barang/jasa dan perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021-2022," kata Alexander mengawali konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (13/1/2022).

Nur Afifah disebutkan pada urutan keempat daftar 11 orang yang diamankan KPK dalam OTT Bupati Penajam Paser Utara ini. Dia juga termasuk dari 6 orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik KPK.

Sebelumnya KPK menetapkan Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Abdul Gafur Mas'ud sebagai tersangka. Abdul Gafur diduga menerima suap pengadaan barang dan jasa dan perizinan.

"KPK menemukan adanya bukti permulaan cukup sehingga KPK meningkatkan ke tahap penyidikan," kata Alexander.

Berikut tersangka yang ditetapkan KPK:

Sebagai pemberi:

AZ (Achmad Zuhdi alias Yudi) Swasta

Sebagai penerima:

AGM (Abdul Gafur Mas'ud) Bupati Penajam Paser Utara 2018-2023 (PPU)
MI (Mulyadi) Plt Sekda Kabupaten Penajam Paser Utara
EH (Edi Hasmoro) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara;
JM (Jusman) Kepala Bidang Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara;
NAB (Nur Afifah Balqis) Swasta / Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan

Untuk tersangka pemberi dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sedangkan tersangka penerima dijerat Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(aud/zap)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT