Kontroversi Bupati Penajam Paser Utara: Ogah Urus Corona Kini Kena OTT KPK

Haris Fadhil - detikNews
Kamis, 13 Jan 2022 09:03 WIB
Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Masud
Bupati Penajam Paser Utara (kemeja biru) (Usman Hadi/detikcom)
Penajam Paser Utara -

Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Ada sejumlah kontroversi yang dibuat Abdul Gafur sebelum kena OTT KPK.

Berikut ini deretan kontroversi Abdul Gafur:

1. Ogah Urusi Corona

Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas'ud (AGM) menegaskan tak lagi terlibat dalam penanganan Corona (COVID-19). Pasalnya, dia merasa pihaknya justru tersudutkan.

"Tahun ini, bulan enam, saya menyatakan akan menarik diri untuk mengurusi yang namanya Corona. Mulai dari pengadaan dan penanganan serta lain-lain," kata Bupati Abdul Gafur kepada wartawan, Selasa (29/6/2021).

Dia mengatakan kegiatan penanganan Corona yang dia lakukan justru menimbulkan masalah. Menurutnya, pengadaan yang dilakukan Pemkab Penajam Paser Utara justru disorot.

"Kami mengadakan chamber, namun justru jadi masalah. Padahal itu pengadaan Maret 2020. Pada saat itu, harga masker saja dari harga Rp 50 ribu per boks jadi Rp 500 ribu, bahkan jutaan rupiah. Waktu itu kondisi pembatasan, masih kurang perkapalan dan pesawat dan akomodasi lainnya. Kemudian dijadikan masalah dan dituntut untuk menyesuaikan harga yang tidak sesuai keadaan awal pandemi," ujarnya.

Akibat sorotan terhadap keuangan pengadaan ini, dia merasa kesal. Padahal, menurutnya, saat ini kondisinya kejadian luar biasa.

"Keppres Tahun 2019-2020 tentang keadaan luar biasa. Kalau KLB (kejadian luar biasa), itu seperti perang apa pun dilakukan. Jadi, saya selaku bupati diperiksa dan dipermasalahkan. Bahkan kepala dinas kesehatan juga diperiksa dan ditakut-takuti," tuturnya.

"Oleh sebab itu, saya menyatakan, mau itu statusnya hitam atau ungu, saya akan menarik diri. Karena saya tidak mau selaku setiap tindakan penangan COVID-19 justru menjadikan bupati diperiksa dan dipermasalahkan," lanjutnya.

Pernyataan Abdul Gafur tersebut menuai kritik keras dari berbagai pihak. Salah satunya dari Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang. Dia meminta Kementerian Dalam Negeri memberi sanksi tegas terhadap Abdul Gafur.

"Apabila ada kepala daerah tidak menjalankan fungsi penanganan pandemi COVID-19 ini, Mendagri bisa mengambil tindakan tegas kepada kepala daerah yang bersangkutan," jelasnya.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

Simak Video: Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud Kena OTT KPK'

[Gambas:Video 20detik]