Round-Up

Enggan Urus Corona Lagi Bikin Bupati Penajam Paser Utara Tuai Kritik

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 01 Jul 2021 07:31 WIB
Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Masud
Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud (Usman Hadi/detikcom)
Jakarta -

Sikap Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas'ud (AGM) tak mau terlibat lagi dalam penanganan Corona (COVID-19) menuai kritik. Mendagri Tito Karnavian diminta tegas menindak Abdul Gafur.

Pernyataan Abdul Gafur yang tak mau lagi mengurusi Corona disampaikan kepada wartawan pada Selasa (29/6/2021). Dia merasa tersudutkan.

"Tahun ini, bulan enam, saya menyatakan akan menarik diri untuk mengurusi yang namanya Corona. Mulai pengadaan dan penanganan serta lain-lain," kata Abdul Gafur.

Abdul Gafur menjelaskan kegiatan penanganan Corona yang dia lakukan justru menimbulkan masalah. Pasalnya, pengadaan yang ia lakukan justru disorot.

"Kami mengadakan chamber namun justru jadi masalah. Padahal itu pengadaan Maret 2020. Pada saat itu, harga masker saja dari harga Rp 50 ribu per boks jadi Rp 500 ribu, bahkan jutaan rupiah. Waktu itu kondisi pembatasan, masih kurang perkapalan dan pesawat dan akomodasi lainnya. Kemudian dijadikan masalah dan dituntut untuk menyesuaikan harga yang tidak sesuai keadaan awal pandemi," ujarnya.

Akibat sorotan terhadap keuangan pengadaan ini, dia merasa kesal. Padahal, menurutnya, saat ini kondisinya kejadian luar biasa.

"Keppres Tahun 2019-2020 tentang keadaan luar biasa. Kalau KLB (kejadian luar biasa), itu seperti perang, apa pun dilakukan. Jadi saya selaku bupati diperiksa dan dipermasalahkan. Bahkan kepala dinas kesehatan juga diperiksa dan ditakut-takuti," tuturnya.

"Oleh sebab itu, saya menyatakan, mau itu statusnya hitam atau ungu, saya akan menarik diri. Karena saya tidak mau setiap tindakan penangan COVID-19 justru menjadikan bupati diperiksa dan dipermasalahkan," lanjutnya.

Komisi II DPR Minta Mendagri Tegas

Komisi II DPR RI meminta Mendagri Tito Karnavian menindak tegas Abdul Gafur. Komisi II menegaskan bupati wajib dan memiliki tanggung jawab dalam penanganan Corona.

"Sesuai dengan instruksi Presiden, SE Mendagri, semua kepala daerah adalah Kasatgas COVID-19 di daerah masing-masing. Maka menjadi kewajiban dan tanggung jawab mereka untuk mengurus penanganan pandemi ini bekerja sama dengan Forkopimda," kata Wakil Ketua Komisi II Junimart Girsang kepada wartawan, Selasa (29/6/2021).

Junimart mengatakan, kepada daerah yang tidak menjalankan fungsi itu, Mendagri bisa mengambil tindakan. Junimart menyebut Mendagri bisa memberikan sanksi tegas.

"Apabila ada kepala daerah tidak menjalankan fungsi penanganan pandemi COVID-19 ini, Mendagri bisa mengambil tindakan tegas kepada kepala daerah yang bersangkutan," jelasnya.

Simak juga 'Jokowi Bicara Kunci Pemulihan Ekonomi: COVID Hilang dari Bumi Pertiwi':

[Gambas:Video 20detik]