.webp)
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa angkat bicara soal pengangkatan Mayjen TNI Untung Budiharto sebagai Pangdam Jaya. Masalahnya, pengangkatan itu menjadi polemik karena Mayjen Untung merupakan eks anggota Tim Mawar.
Jenderal Andika berpendapat keputusan yang diambil tidaklah bermasalah. Untung telah melalui proses pengadilan di kasus penculikan aktivis oleh Tim Mawar.
Pada 1999, Mahkamah Militer Tinggi II Jakarta memvonis Untung dipecat dan penjara. Namun, Untung berhasil menang banding dengan vonis dua tahun enam bulan penjara, tanpa dipecat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ya Pangdam Jaya sebetulnya kalau dari segi hukum kan sudah menjalani apa yang kemudian waktu itu diputuskan oleh pengadilan," ujar Andika saat ditemui di Mako Rindam Jaya III Siliwangi, Jalan Menado, Kota Bandung, Rabu (12/1/2022).
"Sudah diputuskan dan berkekuatan hukum tetap dan sudah dijalani," kata dia.
Oleh karena itu, kata Andika, secara hukum sudah tidak ada lagi persoalan terkait Mayjen TNI Untung Budiharto.
"Jadi memang secara hukum tidak ada lagi yang kemudian harus dilakukan oleh mereka yang pada saat itu mendapatkan hukuman ya," ujarnya.
Polemik Mayjen Untung Jadi Pangdam
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengganti jabatan Pangdam Jaya dari Mayjen Mulyo Aji ke Mayjen Untung Budiharto. Mayjen Mulyo Aji mendapat promosi menduduki job bintang tiga sebagai Seskemenko Polhukam.
"Betul," ujar Andika saat dimintai konfirmasi detikcom soal mutasi Pangdam Jaya, Kamis (6/1/2022).
Mutasi Pangdam Jaya ini tertuang dalam Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/5/I/2022 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Surat keputusan tersebut diteken Kepala Setum TNI Brigjen Edy Rochmatullah pada Selasa (4/1).
Simak Video: KontraS Kecewa ke Jokowi Eks Tim Mawar Jadi Pangdam Jaya
Kritik terhadap pengangkatan Mayjen Untung Budiharto datang dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). KontraS kecewa terduga pelaku pelanggaran HAM berat kembali menambah daftar panjang eks anggota Tim Mawar yang diberi posisi strategis.
"Saya ingin mengucapkan sebuah kekecewaan yang berat di mana pemerintah kembali gagal menuntaskan komitmennya dalam menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu," kata Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti saat jumpa pers virtual, Jumat (7/1).
"Salah satu kekecewaannya dengan diangkatnya beberapa terduga pelaku pelanggaran HAM berat ke dalam posisi-posisi strategis, di antaranya seperti Prabowo, Wiranto, Hendropriyono, dan sebagainya. Dan di tahun 2021 ditambah anggota eks Tim Mawar yang menjadi jajaran dari Kementerian Pertahanan. Nah, sekarang ada lagi anggota eks Tim Mawar yang menjadi, menduduki jabatan Pangdam Jaya, yang juga posisi strategis," lanjutnya.
Fatia menganggap penunjukan Mayjen Untung Budiharto menjadi bukti pemerintah tidak berkomitmen menyelesaikan pelanggaran HAM.
"Di mana sebetulnya ketika semakin banyak orang-orang yang terlibat dalam kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, maka semakin menyulitkan untuk kasus ini bisa dibawa ke ranah semestinya sesuai UU Nomor 26 Tahun 2000," ucapnya.
"Namun hari ini ternyata pemerintahan Joko Widodo bergerak secara kontradiktif dan malah mengangkat orang-orang yang memiliki masalah di masa lalu dan masalahnya cukup serius, yaitu menjadi pejabat publik dan bahkan menempatkan pada posisi strategis tersebut," tambah Fatia.
Tanggapan Keluarga Korban
Salah satu anggota keluarga korban pelanggaran HAM berat masa lalu Paian Siahan tidak mempermasalahkan pengangkatan mantan anggota Tim Mawar itu. Asalkan dapat membantu mengungkap kasus penculikan yang pernah terjadi di masa lalu.
"Kepada Panglima TNI artinya karena rekam jejak dari Pak Untung ini kan jelas, Jadi ingin tanya maksudnya seperti apa. Kalau memang itu suatu jalan atau Pak Untung bisa membantu menuntaskan penculikan ini, ya kita tidak masalah," kata Bayan saat jumpa pers virtual bersama KontraS, Jumat (7/1/2021).
"Artinya kalau Pak Untung diangkat, artinya dengan harapan dengan persyaratan strategi untuk membantu penyelesaian kasus penculikan itu menurut saya itu yang perlu ditanyakan," lanjutnya.
Paian mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat dan telah memberi mandat kepada Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko untuk menangani.
"Kalau ke presiden artinya waktu kita bertemu itu kan beliau sudah menyatakan akan menyelesaikannya dan progresnya itu diserahkan ke Pak Moeldoko, artinya yang dijanjikan kepada kita apakah pengangkatan ini bagian dari pada penyelesaian kasus penghilangan paksa itu yang dipertanyakan," ujarnya.
"Jadi saya sangat senang kalau ada kesempatan untuk ketemu beraudiens kepada dua tokoh ini, maka saya pertanyakan ke Pak Jokowi adalah janji yang dikatakan kepada kami untuk menyelesaikan itu diberi mandat Pak Moeldoko untuk menyelesaikannya. Tapi sampai saat ini kita belum disampaikan sampai mana progres itu dijalankan," jelasnya.
