Bamsoet & Mahasiswa Beri Catatan untuk Pemerintah, Ini Penjelasannya

Yudistira Perdana Imandiar - detikNews
Rabu, 12 Jan 2022 13:03 WIB
MPR RI
Foto: dok. MPR RI
Jakarta -

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam kelompok Cipayung Plus memberikan Catatan Awal Tahun Kebangsaan. Catatan tersebut berisi pandangan ke depan dan pemikiran kritis terhadap berbagai persoalan kebangsaan.

"Pandangan visioner dan pemikiran kritis ini diberikan mengingat dalam mengawali tahun 2022, bangsa Indonesia masih memiliki berbagai pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan. Karenanya, MPR RI mengajak Kelompok Cipayung Plus, agar senantiasa menjadi motor penggerak dalam implementasi nilai-nilai kebangsaan," ujar Bamsoet dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI sekaligus Catatan Awal Tahun 2022 bersama Organisasi Kemahasiswaan Cipayung Plus di Komplek MPR RI RI, Jakarta, Selasa (11/1).

Bamsoet bersama kelompok Cipayung Plus turut memberikan apresiasi kepada Presiden Joko Widodo yang melahirkan terobosan progresif dalam sejarah bangsa dengan mencabut 2.078 Izin Usaha Tambang, 192 sektor kehutanan seluas 3.126.439 hektare, serta Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan yang ditelantarkan seluas 34,448 hektare.

Bamsoet juga memaparkan dengan tingginya kasus COVID-19 di beberapa negara Eropa, seperti di Prancis dengan catatan 355 ribu kasus harian, dan mulai masuknya varian omicron di Indonesia, kebijakan pengetatan protokol kesehatan terutama bagi WNA dan WNI pelaku perjalanan luar negeri harus menjadi perhatian serius.

"Pandemi COVID-19 seharusnya menggugah kesadaran betapa rentannya sistem kesehatan nasional. Sebagai gambaran, diperkirakan pasar global untuk kebutuhan jarum suntik mencapai US$ 10 miliar atau lebih dari Rp 142 triliun. Seharusnya kita mampu menjadi pemasok jarum suntik untuk kebutuhan global. Namun ironisnya kita malah menjadi negara pengimpor jarum suntik," tutur Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini melanjutkan, di bidang pendidikan merujuk data tahun 2018 sebelum pandemi, rata-rata kemampuan membaca, sains, dan matematika pelajar nasional menempati urutan 74 dari 79 negara dunia yang disurvei. Oleh sebab itu, pembatasan aktivitas pembelajaran secara langsung mesti disiasati agar tidak menyebabkan generasi pembelajar tumbuh sebagai 'lost generation'.

"Himpitan kebutuhan ekonomi dan keterbatasan akses pembelajaran jarak jauh menjadi faktor utama meningkatnya angka putus sekolah anak SD, sebanyak 10 kali lipat dibandingkan tahun 2019 sebelum pandemi COVID-19. Merujuk perspektif global, laporan dari 3 entitas internasional, yaitu UNESCO, UNICEF, serta Bank Dunia, diperkirakan generasi pembelajar yang terdampak pandemi berpotensi kehilangan USD 17 triliun pendapatan seumur hidup, atau setara dengan 14 persen dari PDB global saat ini," urai Bamsoet.

Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Keamanan dan Pertahanan KADIN Indonesia ini menerangkan dampak pandemi juga telah menggerus sektor perekonomian dengan menyebabkan disrupsi ketenagakerjaan yang berdampak terhadap sekitar 21,32 juta tenaga kerja hingga Agustus 2021. Kondisi pandemi, kata Bamsoet, sekaligus menggoyahkan salah satu pilar perekonomian nasional, yaitu UMKM. Hingga pertengahan tahun 2021, sekitar 40 persen UMKM terpaksa berhibernasi atau bahkan gulung tikar.

"Sementara di bidang sosial, sangat miris dengan tingginya kasus kriminal kesusilaan atau kejahatan seksual di Tanah Air. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, dalam kurun waktu lima tahun dari periode 2016 hingga 2020, kejahatan seksual telah meningkat 31 persen, dari 5.237 kasus menjadi 6.872 kasus. Lebih memprihatinkan, menurut catatan KOMNAS Perempuan, korban terbanyak pelecehan dan kekerasan seksual justru terjadi di lingkungan pendidikan," papar Bamsoet.

Pada kesempatan tersebut, berbagai organisasi kemahasiswaan kelompok Cipayung Plus juga memberikan pandangan visioner dan pemikiran kritis yang hampir serupa. Ketua Umum GMKI Jefri Gultom menekankan kebijakan hilirisasi batu bara, nikel, emas serta pengembangan pariwisata memiliki potensi besar mendatangkan devisa negara.

Jefri pun mengapresiasi paket kebijakan ekonomi yang diberikan pemerintah seperti efisiensi APBN, bantuan sosial, insentif pajak, hingga kartu prakerja, yang dinilainya sangat berguna dalam memperbaiki ekonomi yang sempat terkontraksi minus 5,32 persen pada triwulan II/2020.

Sementara itu, Ketua Umum PB PII Rifai Tuahuns menjabarkan catatan di bidang pendidikan. Ia mengulas, kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka ternyata menyisakan berbagai problematika yang harus segera dibenahi oleh Kementerian Pendidikan.

"Selain itu, pemerintah juga harus serius membenahi sistem pendidikan nasional, agar ke depannya jangan sampai terjadi lagi ganti menteri, ganti kurikulum," lanjut Rifai.

Sementara itu, Ketua Umum PP PMKRI Benediktus Papa, Ketua Umum PP KMHDI I Putu Yoga Saputra, serta Ketua Umum PP HIMA PERSIS Iqbal Muhammad Dzilal menyoroti masih adanya sikap intoleransi di berbagai kalangan masyarakat. Mengganggu kerukunan kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara.

"Buya Syafii Maarif sebagai salah satu guru bangsa mengajarkan bahwa kita harus Bersaudara dalam Perbedaan, Berbeda dalam Persaudaraan. Karenanya moderasi beragama dengan menolak cara-cara ekstrimisme yang nir ilmu, perlu senantiasa dikedepankan oleh setiap pemeluk agama, khususnya kepada para generasi muda," sambung Bendahara Umum DPP IMM Aldy Kurniawan.

(prf/ega)