Gatot Nurmantyo: Presidential Threshold 20% Itu Konspirasi Jahat

Dwi Andayani - detikNews
Selasa, 11 Jan 2022 17:59 WIB
Sidang Gugatan Gatot Nurmantyo Terkait Ambang Batas 20% (tangkapan layar)
Sidang Gugatan Gatot Nurmantyo Terkait Ambang Batas 20% (tangkapan layar)
Jakarta -

Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo menggugat syarat ambang batas pencapresan (presidential threshold) 20 persen ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gatot mengatakan presidential threshold merupakan konspirasi jahat dari para oligarki kekuasaan.

"Ini keinginan saya untuk meliat demokrasi Indonesia berkembang secara lebih baik, tidak dibajak oleh oligarki, yang justru bertentangan dengan semangat reformasi, demokrasi dan konstitusi, saya menilai bahwa presidential threshold 20 persen adalah konspirasi jahat, dari para oligarki kekuasaan untuk membajak ketentuan-ketentuan konstitusional," ujar Gatot dalam persidangan di MK, Selasa (11/1/2022).

Gatot menilai presidential threshold diberlakukan untuk menghilangkan persaingan adanya calon lain dalam Pemilu. Terlebih, menurutnya, dalam pemilu sebelumnya hanya terdapat dua calon yang sama pada dua kali pemilihan.

"Yang saya lihat itu adalah cara oligarki untuk menghilangkan persaingan dan hanya menentukan dua calon saja yang kebetulan hanya itu-itu saja yang bertanding di pilpres tahun 2014 dan 2019," tuturnya.

Menurutnya, gugatan yang dilakukan bukan karena masalah personal. Melainkan untuk kepentingan rakyat Indonesia dalam mendapatkan pemimpin yang baik.

"Permohonan ini bukan masalah personal Gatot Nurmantyo yang mulia, tetapi untuk kepentingan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Karena rakyat Indonesia berhak mendapatkan pemimpin-pemimpin yang baik, yang betul-betul berasal dari aspirasi bawah tidak ditentukan oleh segelintir orang," ujarnya.

Dia juga menuturkan bawa presidential threshold memiliki dampak. Salah satunya terkait demokrasi yang dinilai buruk sepanjang 14 tahun terakhir.

"Tetapi, bahwa dampak dari presidential threshold 20 persen sama-sama kita ketahui dan kita rasakan bahwa katanya kita berdemokrasi tapi demokrasi saat ini terburuk sepanjang 14 tahun terakhir, bahkan di negara ASEAN kita paling buruk," tuturnya.

Hakim Ketua Aswanto diketahui sempat memberikan peringatan kepada Gatot untuk mempersingkat pernyataannya dan menambahkan keterangannya dalam pernyataan tertulis. Namun hal tersebut tidak didengar oleh Gatot. Ia tampak terus lanjut berbicara.

"Pak Nurmantyo, saudara pemohon, saya kira argumen yang saudara sampaikan baik saya kira kami sudah tangkap yang saudara sampaikan," ujar Hakim.

Gatot tampak tidak mendengar suara hakim dan terus melanjutkan tanggapannya hingga selesai. Gatot mengaku dirinya takut karena tidak pernah berada dalam sidang dan berhadapan dengan hakim.

"Saya agak tidak pede, agak sedikit-sedikit takut karena tidak pernah berhadapan dengan mulia," kata Gatot.

Diketahui, Gatot menggugat UU Pemilu terkait pasal 222 UU 7 tahun 2017 tentang presidential threshold 20%. Dalam gugatannya, dia menyebut presidential threshold bertentangan dengan UUD 1945 pasal 6 ayat 2, pasal 6 A ayat 2, dan pasal 6 A ayat 5.

(dwia/knv)