"Presidential Threshold" 20 Persen yang Selalu Diributkan

ADVERTISEMENT

Kolom

"Presidential Threshold" 20 Persen yang Selalu Diributkan

Furqan Jurdi - detikNews
Senin, 10 Jan 2022 12:00 WIB
Presidential Threshold kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kali ini sejumlah tokoh mengajukan pengajuan pengujian Presidential Threshold ke MK.
Foto ilustrasi: Grandyos Zafna/detikcom
Jakarta -

Setiap kali ada gugatan tentang ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau biasa disebut presidential threshold, Mahkamah Konstitusi (MK) selalu menolak permohonan para pemohon; dua perkara ditolak pokok permohonannya, sementara yang lain dinyatakan niet ontvankelijke verklaard (NO).

Sudah 13 kali Mahkamah menolak permohonan penghapusan presidential threshold itu. Namun semakin ditolak semakin gencar orang yang mengajukan permohonan. Berjibun alasan hukum telah dikemukakan untuk menyatakan presidential threshold bertentangan dengan UUD 1945.

Ada yang mengatakan bertentangan dengan pasal 22E ayat (1) dan (2), kemudian bertentangan dengan pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (2), bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan (3). Dan, banyak lagi alasan lain yang telah diuraikan dalam pokok permohonan.

Berbagai argumentasi hukum telah dikemukakan, dari diskusi hingga sidang Mahkamah, tapi tetap saja Mahkamah menyatakan bahwa presidential threshold adalah open legal policy. Kalau open policy, maka pengaturannya diserahkan ke pembuat undang-undang, dalam hal ini presiden dan DPR.

Tapi, menurut banyak orang, ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden adalah close legal policy, karena Pasal 6A ayat 2 sudah mengatur secara eksplisit tidak memberikan delegasi kepada pembuat undang undang untuk mengatur mengenai syarat pengajuan calon presiden dan wakil presiden.

Pasal 6A ayat (2) menyatakan: Pasangan calon presiden dan wakil presiden, diusulkan oleh Partai Politik dan atau Gabungan Partai Politik peserta pemilihan umum sebelum pemilihan umum dilaksanakan.

Menurut tafsir sistematis-gramatikal, bahwa yang dimaksud "partai politik" adalah partai politik sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, terutama dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU aquo.

Sementara yang dimaksud dengan "partai politik peserta pemilihan umum" adalah partai politik yang lolos verifikasi faktual KPU sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 173, 176, 177 dan 178 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Jadi Secara sistematis tafsiran ambang batas memang tidak dikenal dalam Pasal 6A ayat (2).

Tapi, dalil Mahkamah menyatakan Pasal 6A secara keseluruhan adalah open legal policy. Sebab dalam Pasal 6A ayat (5) disebutkan bahwa tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden diatur dalam undang-undang.

Ternyata yang disebut oleh Mahkamah sebagai open legal policy adalah "tata cara" pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden, bukan berkaitan dengan "syarat" pemilihan presiden dan wakil presiden. Di sinilah pintu perdebatan itu terbuka.

Maka menurut sebagian orang Mahkamah tidak tepat menganggap bahwa Pasal 6A sebagai open legal policy. Itu keliru. Tetapi, bagi Mahkamah Pasal 6 ayat (2) mengatur pula mengenai syarat dan tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden didelegasikan kepada pembuat undang-undang.

Memang sulit untuk menyatakan presidential threshold itu inkonstitusional dan bertentangan dengan UUD 1945. Sulitnya menurut saya ada dua alasan, yaitu:

Pertama, Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara yang dalam pengangkatannya dipilih oleh Presiden dan DPR. Presiden adalah bagian dari partai politik besar, sementara DPR adalah perwakilan rakyat yang diusung oleh partai politik.

Kedua, presidential threshold sarat dengan kepentingan politik yang kuat dari partai-partai pemenang pemilu. Sementara partai politik sudah menjadi bagian dari kekuasaan oligarki yang besar.

Kedua alasan itu sebenarnya murni sosiologis dan politis. Namun Mahkamah adalah lembaga negara yang diisi oleh orang biasa, jadi politik bisa saja terselip dalam putusan Mahkamah tentang presidential threshold.

Karena itu pula Mahkamah berdalil open legal policy. Sebab kalau open legal policy berapa kali pun ambang batas diuji, kalau Mahkamah enggan menyatakan inkonstitusional, maka DPR dan presiden tidak akan merumuskannya meskipun ada perubahan Undang Undang Pemilu.

Kita tahu bahwa kekuasaan politik di DPR dikuasai oleh koalisi pemerintah, jadi sangat sulit untuk menghapus ambang batas itu, kalau Mahkamah berdalil open legal policy.

Meskipun ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyatakan, "Presidential threshold 0% bisa meminimalisir korupsi," hal itu tidak menjadi pertimbangan Mahkamah. Atau, ketua Dewan Perwakilan Daerah La Nyalla Mattalitti menyebutkan, "Presidential threshold 20% banyak mudarat daripada manfaatnya." Bahkan La Nyalla menyebut, "PT 20% kebiri kedaulatan rakyat," juga tidak mempengaruhi kondisi psikologis Mahkamah.

Atau, meskipun Mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang maju ke Mahkamah untuk menggugat presidential threshold tetap saja Mahkamah akan berdalil bahwa itu open legal policy.

Kalau kita kembalikan ini ke DPR, maka jawaban Ketua DPR Puan Maharani mengatakan bahwa tidak ada perubahan Undang-Undang Pemilu.

Jadi ke mana hendak mengadu presidential threshold 20% ini? Sementara per 27 Desember 2021, sudah ada sekitar 7 Gugatan yang masuk ke Mahkamah menyoal presidential threshold. Apakah rakyat akan mengadu ke Presiden? Tentu Presiden adalah representasi partai politik, jadi agak sulit mengharapkan Presiden untuk membahas wacana ambang batas ini.

Pertanyaannya kenapa keributan tentang presidential threshold tidak menarik bagi partai besar? Apakah mereka menolak karena mereka tidak senang dengan partai kecil yang ingin mengusung calon presiden? Ataukah memang seperti yang dikatakan oleh Rizal Ramli, Margarito Kamis, Ahmad Yani, Refly Harun, Hamdan Zoelva, dan lain-lain bahwa presidential threshold adalah angka bagi cukong untuk mengebiri kedaulatan rakyat?

Semua berpulang ke Mahkamah Konstitusi, apakah nanti dengan banyaknya gugatan yang bergelombang ini menggerakkan hati hakim konstitusi untuk memutuskan ambang batas 0% atau mengurangi seperti yang diinginkan oleh politisi Nasdem Saan Mustofa?

Semoga, kita berharap, Mahkamah selalu berpijak pada kemuliaan dan keagungan, demi demokrasi yang konstitusional, jujur, adil dan berwibawa.

Furqan Jurdi Ketua Pemuda Madani dan aktivis muda Muhammadiyah

(mmu/mmu)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT