Kejagung Selidiki Dugaan Korupsi Garuda: Kita Bantu BUMN Bersih-bersih

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Selasa, 11 Jan 2022 15:47 WIB
Pelantikan Wakil Jaksa Agung Sunarta
Jaksa Agung ST Burhanuddin (Foto: dok. Kejagung)
Jakarta -

Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima kedatangan Menteri BUMN Erick Thohir berkaitan dengan penyelidikan dugaan kasus korupsi terkait pembelian pesawat ATR 72-600 di PT Garuda Indonesia. Burhanuddin menegaskan BUMN itu harus benar-benar bersih dari praktik korupsi.

"Laporan Garuda untuk pembelian ATR 72-600 dan juga ini adalah utamanya dalam rangka kami mendukung Kementerian BUMN dalam rangka bersih-bersih," ujar Burhanuddin dalam konferensi pers di kantornya, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Selasa (11/1/2022).

Di tempat yang sama, Erick menyinggung pula soal perannya yang ingin BUMN bersih ketika membantu Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut korupsi di Jiwasraya dan ASABRI. Sedangkan perihal dugaan korupsi di Garuda Indonesia, Erick mengaku telah menyerahkan bukti-bukti berupa audit investigasi.

"Garuda ini sedang tahap daripada restrukturisasi tetapi yang sudah kita ketahui juga secara data valid memang dalam proses pengadaan pesawat terbangnya, leasing-nya itu ada indikasi korupsi dengan merek yang berbeda-beda. Nah khususnya hari ini yang disampaikan Pak Jaksa Agung adalah ATR 72-600," kata Erick.

"Ini yang tentu kami juga serahkan bukti-bukti audit investigasi. Jadi bukan tuduhan karena kita sudah bukan eranya saling menuduh tetapi mesti ada fakta yang diberikan," imbuhnya.

Sosok ES di Balik Dugaan Korupsi Garuda

Burhanuddin sempat menyebut inisial ES di balik perkara ini. Diketahui pula bila pengadaan pesawat ATR 72-600 di Garuda Indonesia terjadi sekitar 2013-2014.

"Untuk ATR 72-600 ini zaman ES dan ES sekarang masih ada dalam tahanan. Zaman direktur utamanya ES," ucap Burhanuddin.

Tidak disebutkan jelas siapa ES yang dimaksud. Tetapi bila merunut dari inisial itu dan jabatannya, diketahui nama Emirsyah Satar. Dia saat ini masih menghuni Lapas Sukamiskin terkait perkara korupsi yang diusut KPK dengan hukuman 8 tahun penjara.

(whn/dhn)