Rapat di DPRD DKI, Anak Buah Anies Jelaskan Penyebab Kas Nganggur Rp 12 T

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Selasa, 11 Jan 2022 14:32 WIB
Rapat di DPRD DKI Jakarta (Tiara-detikcom)
Rapat di DPRD DKI Jakarta (Tiara/detikcom)
Jakarta -

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat bersama Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta. Dalam rapat ini, Kepala BPKD DKI Jakarta Edi Sumantri menjelaskan penyebab kas nganggur Rp 12 triliun yang sempat disinggung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Edi awalnya menjelaskan dana sekitar Rp 12,9 triliun itu terdiri dari kas bendahara umum Rp 12,3 triliun dan kas lainnya Rp 588 miliar. Dia kemudian merinci lagi asal dana itu.

"Rp 12,3 triliun itu ada uang kas di bendahara pengeluaran, di SKPD-SKPD dan ada kas di BOS sekolah Rp 195 miliar sama Rp 393 miliar jumlahnya Rp 588 miliar, " kata Edi Sumantri dalam Rapat Komisi C DPRD DKI Jakarta, Selasa (11/1/2022).

Edi mengatakan dana tersisa di DKI sebesar Rp 2 triliun. Namun jumlah duit bertambah karena dana bagi hasil (DBH) Rp 5,08 triliun masuk ke kas DKI pada 16 Desember 2021.

"Bengkaknya karena di sini masuk, ini kan tanggal 17, 16 sore masuk Rp 5,08 triliun sehingga gede, Pak," sebutnya.

"Jadi yang benar-benar dipakai Rp 7,3 triliun karena Rp 5,08 triliun masuk Pak di tanggal 16-nya. Jadi sebetulnya kalau nggak masuk cuma Rp 2,28 ya, Rp 7,2 triliun kurangi Rp 5,08 triliun," sambungnya.

Edi juga melaporkan dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa 2021) sebesar Rp 9,5 triliun terdiri dari Rp 6,7 triliun dana bendahara umum daerah (BUD) dan non-BUD sebesar Rp 2,8 triliun. Edi menyebut dana BUD sebesar Rp 6,7 triliun terdiri atas APBD senilai Rp 5,6 triliun, dana PEN sebesar Rp 877 miliar dan DAK sebesar Rp 169 miliar.

"Kalau PEN itu 88 persen Pak (terserap), 2 persen lagi dari Rp 877 miliar masuk, kita bisa narik tahap terakhir Rp 925 miliar, " ujarnya.

Sebelumnya, Tito menegur 10 gubernur gara-gara simpanan kas pemerintah daerah 'menganggur' di perbankan, termasuk Pemprov DKI Jakarta dengan simpanan sebesar Rp 12,953 triliun. Para gubernur ini ditegur karena provinsi yang dipimpinnya dinilai memiliki jumlah simpanan yang cukup tinggi di perbankan.'

Adanya kas pemda 'nganggur' di bank itu ditemukan Tito setelah melakukan pemantauan bersama Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani dan Kepala Departemen Statistik Bank Indonesia (BI) Farida Peranginangin. Dari hasil temuan itu, Tito mengundang para pemimpin daerah itu untuk dimintai klarifikasi dalam kegiatan yang digelar secara virtual pada Rabu (22/12/2021).

"(Kami) ingin mendapat masukan klarifikasi dari rekan-rekan gubernur. Kita sengaja mengundang sepuluh gubernur karena ini memang yang kita lihat datanya simpanannya relatif terbesar dari 34 provinsi yang ada," ujar Tito.

(taa/haf)