Posisi Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pernah jadi sorotan. Megawati mengaku heran kenapa banyak orang yang menyorot dirinya.
Megawati berbicara hal itu saat menyampaikan pidato pada HUT ke-49 PDIP. Megawati awalnya berterima kasih telah membentuk BRIN.
"Pak Jokowi saya berterima kasih loh, Bapak membentuk BRIN loh. Cuma banyak orang nanya, kenapa Pak Jokowi yang dijadikan saya lagi, gitu," katanya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketum PDIP itu mengatakan menjadi Ketua Dewan Pengarah BRIN bukanlah permintaan dia. Megawati lantas merasa aneh kenapa posisinya itu disorot.
"Lah saya ya bilang yang nyuruh saya Presiden loh, emangnya mau-maunya saya sendiri, coba toh. Aneh ya. Terus saya dengar Pak Kepala BRIN diwawancara, eh saya ya tetap disinggung. Kenapa yang dijadikan ketua dewan pengarah Ibu Mega? Gitu. Pak Handoko lalu bilang, loh saya kok dengar yang ngomong research itu Pak Habibie dan Ibu Mega."
Megawati kemudian beranggapan bahwa orang-orang menilai dirinya kurang pintar. Megawati mengaku terkadang dirinya ketawa memikirkan hal itu.
"Saya mungkin kurang bisa ngomong kali ya Pak Jokowi, jadi orang kayaknya apa sih? Saya dianggap... heh, barangkali ya, heh, kurang pintar. Saya suka ketawa sendiri," kata dia.
Simak video 'Posisinya di BRIN Kerap Disorot, Megawati Cerita Dianggap Kurang Pintar':
Simak selengkapnya di halaman berikut
Pelantikan Megawati
Seperti diketahui, Megawati dilantik jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN pada Rabu (13/10/2021) di Istana Negara oleh Presiden Jokowi. Pelantikan ini didasari Keppres No 45 2021 tentang Pengangkatan Dewan Pengarah BRIN.
Selain Megawati, Jokowi melantik Dewan Pengarah lainnya. Berikut daftarnya:
1. Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua
2. Menteri Keuangan sebagai wakil ketua
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas sebagai wakil ketua
4. Sudhamek Agung Waspodo Sunyoto sebagai sekretaris
5. Profesor Emil Salim sebagai anggota
6. Profesor I Gede Wenten sebagai anggota
7. Bambang Kesowo sebagai anggota
8. Profesor Adi Utarini sebagai anggota
9. Profesor Marsudi Wahyu Kisworo sebagai anggota
10. Tri Mumpuni sebagai anggota
Dikritik PKS
Penunjukan Megawati menjadi Ketua Dewan Pengarah BRIN dikritik oleh PKS. Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto menilai pelantikan Megawati membuka ruang politisasi riset.
"Dengan kondisi ini, menurut saya, terbuka lebar peluang politisasi riset. Apalagi Ketua Dewan pengarah BRIN memiliki kewenangan yang lumayan besar, termasuk membentuk satuan tugas khusus," kata Mulyanto dalam keterangannya, Rabu (13/10/2021).
Menurut Mulyanto, para ahli sebelumnya telah meminta Presiden Jokowi meninjau ulang penunjukan Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN. Mulyanto sendiri merupakan anggota Komisi VII DPR yang bermitra dengan BRIN.
"Ternyata Presiden Jokowi tidak memperhatikan masukan para ahli tersebut dan tetap melantik Ketua Dewan Pengarah BRIN dari Dewan Pengarah BPIP. Menurut saya, pemerintah memaksakan diri karena pembangunan riset dan inovasi terpaut jauh dengan BPIP," sesalnya.
Simak selengkapnya di halaman berikut
Terpisah, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera tak memungkiri penunjukan Megawati memang kontroversial. Mardani memastikan PKS akan mengawasi kinerja BRIN di bawah Megawati selaku Ketua Dewan Pengarah.
"Pilihan pada figur Ibu Mega memang kontroversi. Tapi mari kita lihat kemajuan BRIN dalam 100 hari pertama," ucap Mardani.
"BRIN mesti jadi ujung tombak prestasi inovasi nasional. Dengan institut yang kuat, kita dukung dan awasi BRIN," sambung dia.
Penjelasan Kepala BRIN
Kepala BRIN Laksana Tri Handoko memberi penjelasan mengapa ketua dewan pengarah tak berasal dari periset atau akademisi. Handoko mengungkapkan BRIN juga memerlukan dukungan teknokratis dan politis.
"Yang kita perlukan setelah itu adalah dukungan teknokratis dan politis, itulah sebabnya ada dewan pengarah. Kalau di undang-undang itu kan secara jelas dinyatakan seperti itu. Jadi, karena dewan pengarah kan tidak melakukan riset, tidak masuk ranah eksekusi," sebut Handoko di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/10).