.webp)
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengklaim para pengusaha berharap pemilihan presiden dimundurkan. Juru Bicara Muda PAN Dimas Prakoso Akbar menilai pernyataan Bahlil tidak dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.
"Itu klaim yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Mana buktikan data pengusahanya, siapa saja, dari mana saja, berapa jumlahnya?" kata Dimas kepada wartawan, Senin (10/1/2022).
Dimas menilai pernyataan Bahlil mencederai konstitusi dan amanat reformasi. Menurut Dimas, tertulis jelas dalam UUD 1945 yang mengatur presiden diganti setiap lima tahun dam maksimal hanya 2 periode.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Solusi dari masalah yang sedang dihadapi para pelaku usaha bukan menunda penyelenggaraan Pemilu 2024. Toh kita pernah menyelenggarakan pilkada serentak di tengah pandemi yaitu pilkada tahun 2020 yang juga cakupannya hampir se-Indonesia," ujarnya.
"Subjektivitas Bang Bahlil mencederai konstitusi. Obat dari carut marut dunia usaha bukan menunda pemilu," ujar Dimas.
Dimas lantas menyindir Bahlil yang tengah menikmati kekuasaan. Sehingga alibi mengklaim para pengusaha ingin masa jabatan presiden diperpanjang.
"Mungkin abang Bahlil sedang menikmati kekuasaan, tapi enggak semua pengusaha menikmati apa yang abang rasakan saat ini. Jangan lupakan perjuangan abang sewaktu dulu masih aktivis," ucapnya.
Simak terkait pernyataan Menteri Bahlil soal klaim pengusaha pro jabatan presiden diperpanjang, di halaman berikut
Saksikan Video 'Bahlil Klaim Rata-rata Pelaku Usaha Setuju Pilpres 2024 Diundur':
Sebelumnya, klaim Bahlil itu diungkapkannya dalam mengomentari fenomena survei terkait perpanjangan masa jabatan presiden hingga 2027. Bahlil kemudian mengungkapkan hasil diskusinya dengan para pengusaha terkait perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Saya ada sedikit terusik dengan data yang... bukan terusik ya, ada sedikit menggelitik dari datanya Pak Burhan terkait dengan Pilpres," kata Bahlil dalam survei Indikator seperti dikutip Senin (10/1/2022).
Bahlil setuju dengan Burhanuddin Muhtadi bahwa wacana 3 periode harus dihentikan. Namun, soal perpanjangan masa jabatan presiden hingga 2027, Bahlil mengaku tertarik mengomentarinya.
"Tetapi yang menarik ternyata adalah perpanjangan 2027 kok saya lihat datanya Pak Burhan ini dari bulan ke bulan kok orang naiknya tinggi ya untuk orang setuju ya," katanya.
Bahlil kemudian mengungkapkan pandangan para pengusaha. Dalam konteks peralihan kepemimpinan, para pengusaha diklaim Bahlil berharap penundaan.
"Saya sedikit mengomentari begini, kalau kita mengecek di dunia usaha, rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini dalam konteks peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan itu jauh lebih baik," katanya.
"Kenapa, karena mereka ini baru selesai babak belur dengan persoalan kesehatan. Ini dunia usaha baru mau naik, baru mau naik tiba-tiba mau ditimpa lagi dengan persoalan politik," ujar dia.
