Anggaran tahun 2022 untuk anggota DPRD DKI naik. Sejumlah pos anggaran wakil rakyat DKI yang naik tuai kritik.
Salah satu pos anggaran yang naik yakni dana untuk gaji dan tunjangan anggota dewan. Disebutkan anggaran ini naik Rp 26,42 miliar dibanding tahun sebelumnya.
Tahun lalu anggaran gaji dan tunjangan sebesar Rp 150,94 miliar. Dan, untuk anggaran tahun 2022 naik jadi Rp 177,37 miliar.
Hal itu tertuang dalam urat keputusan Kementerian Dalam Negeri tentang Evaluasi Rancangan Perda APBD DKI Jakarta Tahun 2022 dan Rancangan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Tentang Penjabaran APBD 2022. Surat itu diterbitkan pada 21 Desember 2021.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik menganggap kenaikan anggaran gaji dan tunjangan itu sedikit. Dia menyebut sudah empat tahun tidak ada kenaikan.
"Nambahnya juga sedikit. Kita kan udah tahu ekonomi naik, kita juga nggak sembarang naikin. Menurut kita sih ekonomi udah membaik, APBD juga membaik. Kita sudah 3-4 tahun nggak naik," kata M Taufik saat dihubungi, Jumat (7/1/2022).
detikcom merangkum pos anggaran anggota DPRD DKI yang naik tahun 2022. Berikut daftarnya.
Anggaran Gaji dan Tunjangan
SK Kemendagri menyebutkan belanja gaji dan tunjangan DPRD DKI mengalami peningkatan. Untuk tahun 2022 anggaran gaji dan tunjangan menjadi Rp 177,37 miliar.
"Belanja gaji dan tunjangan DPRD Rp 177.374.738.978 mengalami peningkatan Rp 26.425.780.000 dibanding belanja gaji dan tunjangan DPRD dalam peraturan daerah Provinsi DKI Jakarta tentang APBD tahun anggaran 2021 Rp 150.948.958.978 yang diperuntukkan bagi pimpinan dan anggota DPRD," demikian bunyi surat keputusan yang dilihat, Kamis (6/1/2022).
SK Kemendagri itu terbit 21 Desember 2021 tentang Evaluasi Rancangan Perda APBD DKI Jakarta Tahun 2022 dan Rancangan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Tentang Penjabaran APBD 2022. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyebut anggaran gaji dan tunjangan itu dinaikkan sedikit untuk membantu masyarakat.
"Yang jelas sekarang kan kita selama pandemi ini kita tidak bisa bergerak apa-apa. Nah kita melihat yang namanya pemerintahan daerah itu ada eksekutif, ada legislatif ya kan. Nah sekarang kita melihat tunjangan eksekutif dia bisa istilahnya ke tengah masyarakat dengan gagahnya, kita paling kecil di antara eksekutif gitu lho, dinaikkan sedikit untuk kita juga ke masyarakat, membantu masyarakat apa yang dipinta oleh masyarakat kita bantu," kata Prasetio di Jalan Inspeksi Banjir Kanal Timur, Jakarta Timur, Minggu (9/1/2022).
Prasetio menerangkan anggota DPRD DKI layak menerima kenaikan tunjangan itu. Sebab, kata Prasetio, uang itu digunakan untuk kepentingan masyarakat.
"Bukan masalah tidak naik-naik, ini kita layak, kan yang mengevaluasi Mendagri kalau tidak, Mendagri coret aja, tapi ini kepentingannya, dan kita tidak pegang uang itu, uang itu ke tengah masyarakat ke pihak ketiga, silakan ke sana, kita datang ke sana," kata Prasetio.
Politisi PDIP ini lalu menyinggung perihal dana operasional gubernur DKI Jakarta. Kata Prasetio, tunjangan gubernur lebih tinggi dari tunjangan anggota DPRD.
"Iya, saya tidak hafal, dana operasional Gubernur Rp 56 miliar, kita cuman Rp 18 juta," kata Prasetio.
Anggaran Kunker Luar Negeri Naik Jadi Rp 45 M
Anggaran kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri anggota DPRD DKI Jakarta dalam Raperda APBD 2022 mengalami kenaikan menjadi Rp 45,1 miliar. Angka ini melonjak 2 kali lipat dibanding yang tercantum dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sebesar Rp 22,55 miliar.
Dilihat dalam APBD DKI Jakarta 2022 yang diakses melalui situs https://rkpd.bapedadki.net, anggaran kunker ke luar negeri komisi-komisi masuk pos anggaran sekretariat DPRD DKI Jakarta dengan sub-kegiatan kunjungan kerja dalam daerah.
Dalam dokumen KUA-PPAS 2022, pagu anggaran yang disiapkan untuk 106 anggota dewan plesir ke luar negeri sebesar Rp 22,55 miliar. Angka ini terdiri atas kunjungan kerja luar negeri komisi-komisi sebesar Rp 21,59 miliar dan kunjungan kerja sister city sebesar Rp 956,42 juta.
Sedangkan dalam dokumen Raperda APBD 2022, anggaran kunjungan kerja luar negeri komisi-komisi melejit jadi Rp 45,1 miliar. Angka ini terdiri atas kunjungan kerja luar negeri komisi-komisi yang meningkat menjadi Rp 43,18 miliar serta kunjungan kerja sister city sebesar 1,91 miliar.
Salah satu yang membuat anggaran melejit adalah jumlah koefisien yang dicantumkan. Misalnya, biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar daerah PP dianggarkan sebesar Rp 13,5 miliar. Angka ini didapat dengan estimasi biaya tiket pesawat Rp 40 juta per orang dikalikan 338 orang.
Sedangkan dalam Raperda 2022, alokasi anggarannya tiket pesawat sebesar Rp 27 miliar dengan estimasi biaya tiket pesawat sama, yakni sebesar Rp 40 juta namun jumlah orangnya bertambah jadi 676 orang. Dalam evaluasi Kemendagri Raperda APBD 2022 tidak terjadi perubahan anggaran kunker ke luar negeri.
Pimpinan DPRD DKI buka suara soal naik anggaran kunker ke luar negeri itu. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra M Taufik menilai studi banding ke negara sahabat perlu dilakukan minimal sekali setahun.
"Kita sih ngusulin, minimal 1 tahun itu untuk 106 anggota. Ini kan menurut saya mesti ada studi banding, studi banding mesti ke luar lah nggak ke dalam. Itu namanya studi banding," kata M Taufik saat dihubungi, Minggu (9/1/2022).
Taufik meyakini studi banding dapat bermanfaat demi kemajuan kota Jakarta. Seperti halnya beberapa tahun lalu, DPRD DKI Jakarta melakukan studi banding ke Negara Jerman untuk mempelajari pengolahan sampah. Hasilnya, gagasan membuat intermediate treatment facility (ITF) pun muncul.
"Saya beri contoh manfaat studi banding, ketika kita studi banding ke Jerman berkaitan dengan sampah ketemulah namanya ITF sehingga program berikutnya ITF. Saya pikir manfaatnya besar juga," jelasnya.
Simak Video 'Prasetyo Sebut DPRD DKI Layak Dapat Kenaikan Tunjangan':
(idn/imk)