detik's Advocate

Truk Kantor Digadaikan Karyawan, Apa yang Harus Kami Lakukan?

Tim detikcom - detikNews
Senin, 10 Jan 2022 08:31 WIB
Low angle view of businesswoman with face mask working on desktop PC in the office.
Ilustrasi (Getty Images/iStockphoto/Drazen Zigic)
Jakarta -

Dalam sebuah perusahaan, kerap ditemui karyawan nakal. Salah satunya menggadaikan mobil kantor. Sehingga tagihan dari leasing ditagihkan ke perusahaan. Lalu apa yang harus dilakukan perusahaan?

Hal itu sebagaimana diceritakan pembaca detik's Advocate yang dikirim ke email: redaksi@detik.com dan di-cc ke andi.saputra@detik.com Berikut kisah lengkapnya:

Saat ini perusahaan tempat saya bekerja sedang bermasalah dengan salah satu leasing. Di mana BPKP truk trailer atas nama perusahaan digadaikan oleh oknum karyawan. BPKP tersebut berada di tangan oknum karyawan karena diperlukan saat memperpanjang STNK kendaraan yang memang sudah habis masa berlakunya.

Tetapi tanpa sepengetahuan perusahaan oknum tersebut menggadaikan BPKP tersebut dan pihak leasing mencairkan dana sekitar Rp 300 jutan tanpa melakukan verifikasi data dan dokumen yang diberikan oleh oknum karyawan tersebut kepada perusahaan.

Pada kenyataannya, oknum karyawan tersebut tidak bisa melunasi pinjaman yang diambil dan pihak leasing juga sudah tidak bisa menghubunginya. Sehingga pihak leasing mengirim debt collector ke kantor kami dan melakukan penyitaan atas unit (truck) atas BPKP yang digadaikan tersebut.

Berikut pertanyaan kami:

1. Pertanyaan saya, apakah dalam hal ini kami bisa mengadukan leasing tersebut kepada OJK ? Setelah kami periksa data dan dokumen yang diajukan oknum tersebut tidak sesuai, di mana si oknum mengaku owner dan di dokumen yang dikeluarkan oleh leasing juga dicantumkan kalau oknum tersebut owner, serta pada dokumen surat pelepasan hak dilampirkan nama dan tandatangan kosong hanya ada stempel perusahaan yang juga dipalsukan oleh oknum tersebut.
2. Apakah kami boleh menolak pihak leasing menarik kendaraan tersebut ? karena secara prosedur pihak leasing sudah salah karena menerima gadai BPKP a/n.Perusahaan tanpa melakukan verifikasi, sehingga kami menjadi pihak yang dirugikan.
3. Apakah kami berkewajiban membayar pinjaman oknum tersebut ? Padahal kami bukan pihak yang meminjam dan memakai dana tersebut bahkan kami menjadi korban persekongkolan antara oknum karyawan dengan pihak leasing.
4. Yang terakhir upaya apa yang harus kami lakukan agar kami tidak harus membayar pinjaman tersebut dan BPKP dan unit (truck) kami dapat kami ambil kembali.

Terimakasih.
Regards

M

(Ingin tahu jawabannya? Silakan buka halaman selanjutnya)

Simak juga 'Jalan Terjal Anak di Luar Nikah Menggugat Hak ke Ayah Biologis (part 2)':

[Gambas:Video 20detik]