.webp)
Kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri anggota DPRD DKI Jakarta dianggarkan dalam Raperda APBD tahun 2022, bahkan nominalnya naik menjadi Rp 45,1 miliar. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra M Taufik mengakui studi banding ke negara sahabat perlu dilakukan minimal sekali setahun.
"Kita sih ngusulin, minimal 1 tahun itu untuk 106 anggota. Ini kan menurut saya mesti ada studi banding, studi banding mesti ke luar lah nggak ke dalam. Itu namanya studi banding," kata M Taufik saat dihubungi, Minggu (9/1/2022).
Taufik meyakini studi banding dapat bermanfaat demi kemajuan kota Jakarta. Seperti halnya beberapa tahun lalu, DPRD DKI Jakarta melakukan studi banding ke Negara Jerman untuk mempelajari pengolahan sampah. Hasilnya, gagasan membuat intermediate treatment facility (ITF) pun muncul.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya beri contoh manfaat studi banding, ketika kita studi banding ke Jerman berkaitan dengan sampah ketemulah namanya ITF sehingga program berikutnya ITF. Saya pikir manfaatnya besar juga," jelasnya.
Soal kenaikan anggaran kunker anggota Dewan ke luar negeri, Taufik belum bisa berkomentar lebih lanjut. Yang pasti, Taufik menuturkan, biasanya studi banding Dewan tergabung dalam kelompok kecil.
"Satu kelompok 5 orang Dewan. Jadi 1 kloter berangkat 5 Dewan (didampingi) stafnya 1. Gitu biasanya," jelasnya.
Sebelumnya diberitakan, anggaran kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri anggota DPRD DKI Jakarta dalam Raperda APBD 2022 mengalami kenaikan menjadi Rp 45,1 miliar. Angka ini melonjak 2 kali lipat dibandingkan yang tercantum dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sebesar Rp 22,55 miliar.
Simak rincian anggaran kunker ke LN DPRD DKI Jakarta pada halaman selanjutnya.
Saksikan Video 'Gibran or Risma di DKI 1, Sekjen PDIP: Risma Sudah Teruji!':
detikcom mencoba memantau alokasi APBD DKI Jakarta 2022 yang diakses melalui situs https://rkpd.bapedadki.net. Baik dalam KUA-PPAS maupun Raperda APBD 2022, anggaran kunker ke luar negeri komisi-komisi masuk pos anggaran sekretariat DPRD DKI Jakarta dengan sub kegiatan kunjungan kerja dalam daerah.
Dalam dokumen KUA-PPAS 2022, pagu anggaran yang disiapkan untuk 106 anggota dewan pelesir ke luar negeri sebesar Rp 22,55 miliar. Angka ini terdiri atas kunjungan kerja luar negeri komisi-komisi sebesar Rp 21,59 miliar dan kunjungan kerja sister city sebesar 956,42 juta.
Sedangkan dalam dokumen Raperda APBD 2022, anggaran kunjungan kerja luar negeri komisi-komisi melejit jadi Rp 45,1 miliar. Angka ini terdiri dari kunjungan kerja luar negeri komisi-komisi yang meningkat menjadi Rp 43,18 miliar serta kunjungan kerja sister city sebesar 1,91 miliar.
Dalam evaluasi Kemendagri Raperda APBD 2022 tidak terjadi perubahan anggaran kunker ke luar negeri.
