Rawat Indonesia, LaNyalla: Bertindaklah Seperti Negarawan, Bukan Politisi

Nada Zeitalini - detikNews
Sabtu, 08 Jan 2022 22:31 WIB
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti
Foto: Dok. DPD RI
Jakarta -

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyampaikan bahwa nilai-nilai Pancasila harus kembali menjadi falsafah sekaligus way of life bangsa dalam merawat Indonesia. Hal ini disampaikan dalam Pelantikan Pengurus dan Silaturahmi Kebangsaan Pengurus Pusat KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) 2021-2023.

"Kita harus berpikir dan bertindak seperti negarawan, bukan politisi," kata LaNyalla dalam keterangan tertulis, Sabtu (8/1/2022).

LaNyalla menjelaskan, partai politik tidak boleh menjadi satu-satunya instrumen yang menentukan wajah dan arah perjalanan bangsa. Menurutnya politisi memiliki pola pikir 'next election', berbeda dengan negarawan yang selalu berpikir tentang 'next generation'.

"Politisi bekerja dengan pamrih, negarawan bekerja tanpa pamrih. Politisi ingin memetik hasil secepat-cepatnya, negarawan acapkali tidak melihat hasil pengabdiannya sampai akhir hayatnya, karena ia berbakti untuk masa depan bangsanya. Politisi bisa saja mengorbankan orang lain untuk meraih kepentingannya. Tetapi negarawan seringkali mengorbankan dirinya untuk kepentingan orang lain," tuturnya.

Ada pun, LaNyalla juga menyoroti tema Silaturahmi Kebangsaan yang digelar KAMMI, yakni 'Bersama Merawat Indonesia'.

"Pertanyaan saya, apakah hari ini kita sudah 'bersama'? Atau kita masih tersekat-sekat? Atau kita masih terpolarisasi? Atau masih terbelah? Atau kita sebagai bangsa masih terus menerus gaduh dan saling melakukan persekusi?" tanyanya.

LaNyalla melanjutkan bahwa faktanya, dalam beberapa tahun terakhir ini, bangsa Indonesia disuguhi kegaduhan nasional. Caci maki di media sosial hingga saling lapor ke ranah hukum.

"Hingga puncaknya, anak bangsa ini secara tidak sadar membenturkan Vis-à-vis Pancasila dengan Islam. Hanya karena semangat melakukan apapun yang bersifat Anti-Thesa untuk menjelaskan identitas dan posisi. Padahal tidak ada satu tesis pun yang bisa menjelaskan pertentangan antara Pancasila dengan Islam," ujar dia.

Ketua DPD RI itu pun menjelaskan bahwa di masa lampau, politik aliran hanya bersaing dalam perolehan kursi partai politik. Tak ada pembelahan yang dibarengi polarisasi tajam sampai ke akar rumput dan menahun.

"Karena saat itu mereka berada dalam satu wadah besar Indonesia dengan Pancasila sebagai falsafah yang mereka sepakati sebagai way of life bangsa ini," ujarnya.

"Berulangkali saya sampaikan, bahwa persoalan bangsa ini ada di sektor Hulu, bukan di sektor Hilir. Oleh karena itu jika ingin membedah penyebab dari semua ini, kita harus mundur ke belakang sejenak. Untuk melihat persoalan fundamental yang terjadi di negeri ini," jelasnya.

Ia kemudian mengatakan persoalan ini dengan hasil Amandemen Konstitusi tahun 2002, yang telah mengubah lebih dari 90 persen isi pasal-pasal di UUD 1945 naskah asli. Sistem tata negara yang dirumuskan para pendiri bangsa yang mengacu kepada Demokrasi asli Indonesia, yaitu Demokrasi Pancasila justru berganti menjadi Demokrasi Liberal.

"Begitu pula dengan sistem Ekonomi Nasional. Sejak Amandemen 2002, Indonesia telah meninggalkan Sistem Ekonomi Pancasila yang menitikberatkan kepada pemisahan yang jelas antara wilayah Koperasi, BUMN dan Swasta, menjadi Sistem Ekonomi Kapitalistik," imbuhnya.

Hal itu juga yang membuatnya saat ini berjuang menggelorakan semangat publik untuk mengembalikan Pancasila sebagai pedoman utama dalam demokrasi dan sistem ekonomi.

(fhs/ega)