IM57+ Wadah Novel Baswedan dkk Resmi Berbadan Hukum

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Sabtu, 08 Jan 2022 18:30 WIB
Novel Baswedan dan pegawai yang tidak lolos TWK lainnya resmi dipecat KPK hari ini. Mereka sempat meletakkan kartu identitasnya di depan Gedung Merah Putih KPK.
Foto: Agung Pambudhy/detikcom
Jakarta -

Indonesia Memanggil atau IM57+ Institute, yang didirikan Novel Baswedan dan 56 mantan pegawai KPK lainnya, kini telah resmi berbadan hukum. Hal itu sesuai dengan surat keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM.

"Pada hari Rabu, 5 Januari 2022, Indonesia Memanggil Lima Tujuh (IM57+ Institute) resmi berbadan hukum sebagai perkumpulan yang berkedudukan di Jakarta sesuai dengan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM," kata Ketua IM57+ Praswad Nugraha dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (8/1/2022).

Praswad mengatakan IM57+ kini bisa beraktivitas sebagai lembaga resmi yang diakui negara. Dia berharap IM57+ dapat melakukan upaya pemberantasan korupsi yang lebih optimal.

"Melalui pengesahan tersebut, IM57+ Institute dapat beraktivitas sebagai lembaga resmi yang diakui oleh negara. Melalui pendekatan tersebut, diharapkan kontribusi IM57+ Institute dalam pemberantasan korupsi dapat berjalan secara lebih optimal," ujar Praswad.

Berikut struktur organisasi IM57+ Institute yang ditetapkan pada Desember 2021:
Ketua: Mochamad Praswad Nugraha
Sekretaris Jenderal: Lakso Anindito
Bendahara: Novariza
Direktur Investigasi dan Riset : Iguh Sipurba
Direktur Akademi Anti Korupsi: Budi Agung Nugroho
Manajer Advokasi dan Litigasi: Rasamala Aritonang
Manajer Humas: Ita Khoriyah
Manajer Kampanye : Benydictus Siumlala Martin Sumarno
Manajer Kerjasama Internasional: Christie Afriani
Manajer Teknologi Informasi: Rahmat Reza Masri
Manajer Operasional : Ronald Paul Sinyal
Manager Pendidikan dan Pelatihan : Anissa Rahmadhany
Manajer Administrasi : Airien Marttanti Koesniar
Manajer Finansial: Agtaria Adriana

Selanjutnya, Praswad menyebut pendaftaran ini merupakan wujud sebuah niat yang baik dalam memenuhi syarat hukum. Dia mengatakan resminya lembaga ini tentu mendukung dalam kepengurusan IM57+ ke depannya.

"Proses pendaftaran sebagai badan hukum dalam bentuk perkumpulan ini adalah wujud bahwa IM57+ Institute mempunyai iktikad baik dalam memenuhi hukum yang berlaku. Pada sisi lain, status ini akan mendukung kegiatan dalam kepengurusan yang telah berjalan sekitar satu bulan mulai dari telaah kasus sampai dengan kerja sama dengan AJI dalam penguatan kapasitas jurnalisme investigatif," katanya.

"Kami berkomitmen untuk terus membangun basis advokasi dalam rangka mendorong pemberantasan korupsi yang berjalan secara optimal," sambungnya.

Lebih lanjut Praswad menyebut IM57+ Institute juga mengundang kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat, mulai mahasiswa, buruh, serta koalisi masyarakat. Semua pihak bisa mengadu melalui loket pengaduan pada kantor sekretariat IM57+ Institute di gedung YLBHI, lantai 1, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.

IM57+ Berdiri

Novel Baswedan dan 56 pegawai lainnya, setelah dipecat KPK, mendirikan Indonesia Memanggil 57+ atau IM57+.

IM57+ Institute memiliki executive board yang terdiri atas Hery Muryanto (eks Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK), Sujanarko (eks Direktur PJKAKI KPK), Novel Baswedan, Giri Suprapdiono (eks Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK), dan Chandra SR (eks Kabiro SDM KPK).

Selain itu, terdapat investigation board, yang terdiri atas para penyidik dan penyelidik senior, law and strategic research board yang beranggotakan ahli hukum dan peneliti senior. Selanjutnya ada education and training board, yang terdiri atas jajaran ahli pendidikan dan training antikorupsi.

Wadah ini dideklarasikan secara resmi oleh M Praswad Nugraha pada Kamis (30/9) di gedung Dewas KPK. Dia menyebut wadah ini merupakan bentuk nyata dari pemberantasan korupsi yang sebenarnya.

"58 orang yang dinyatakan TMS merupakan orang-orang yang telah membuktikan kontribusi dalam pemberantasan korupsi dalam bentuk nyata. Untuk itu, kontribusi tersebut tidak dapat berhenti hari ini dan IM57+ Institute menjadi rumah untuk terus mengkonsolidasikan kontribusi dan gerakan tersebut demi tercapainya cita-cita Indonesia yang antikorupsi," kata Praswad.

Institut ini diharapkan menjadi sarana bagi 58 alumni KPK untuk berkontribusi dalam pemberantasan korupsi melalui kerja-kerja pengawalan, kajian, strategi, dan pendidikan antikorupsi. Praswad menyebut salah satu alasan mendirikan IM57+ Institute ini adalah para pegawai masih merasakan utang kepada rakyat dalam hal pemberantasan korupsi.

Lihat juga video 'Kapolri Tempatkan Novel Baswedan dkk di Divisi Pencegahan Korupsi':

[Gambas:Video 20detik]



(azh/hri)