Rekomendasi Komnas HAM Berujung Putus Kerja 8 Pelaku Pelecehan di KPI

Tim detikcom - detikNews
Sabtu, 08 Jan 2022 08:22 WIB
Kepanjangan KPI yang Dapat Aduan Voli Berbikini di Olimpiade
KPI (Agus Tri Haryanto/detikINET)
Jakarta -

Delapan pelaku perundungan dan pelecehan terhadap MS, pegawai KPI, diputus kontrak kerjanya oleh KPI. Dasar pemutusan kontrak kerja ini adalah rekomendasi Komnas HAM.

Kedelapan pelaku perundungan ini diputus masa kerjanya sejak 1 Januari 2022. Sedangkan korban berinisial MS masih berstatus sebagai pegawai KPI.

"Benar, para terduga pelaku sudah tidak lagi dikontrak sebagai pegawai KPI terhitung 1 Januari 2022," ujar komisioner KPI Hardly Stefano Fenelon saat dimintai konfirmasi, Jumat (7/1/2022).

"MS tetap dikontrak kerja di KPI," imbuhnya.

Jauh sebelum pemutusan kontrak kerja, Komnas HAM merekomendasikan KPI terkait kasus perundungan dan pelecehan MS ini. Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi pada 29 November 2021.

Berikut ini rekomendasi Komnas HAM terkait penanganan kasus pelecehan seksual pegawai KPI berinisial MS. Komnas HAM meminta KPI:

1. Memberi dukungan kepada MS, baik secara moril maupun mekanisme kebijakan, dalam rangka pemulihan korban.

2. Bekerja sama (kooperatif) dengan pihak Kepolisian dalam upaya mempercepat proses penegakan hukum.

3. Memberikan sanksi kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

4. Mengeluarkan pernyataan kebijakan yang melarang adanya perundungan, pelecehan, dan kekerasan di lingkungan KPI Pusat.

5. Membuat pedoman pencegahan, penanganan, dan pemulihan atas tindakan perundungan, pelecehan dan kekerasan di lingkungan KPI Pusat.

6. Memberikan edukasi secara berkala kepada pegawai di lingkungan KPI terkait pemahaman, pencegahan, penanganan dan pemulihan atas tindakan perundungan, pelecehan, dan kekerasan.

7. Membuat sistem monitoring dan pelaporan yang komprehensif terhadap tindakan perundungan, pelecehan, dan kekerasan seksual di tempat kerja.

8. Menyiapkan anggaran, sarana, prasarana dan perangkat birokrasi di lembaga KPI yang mendukung pencegahan dan penanganan tindakan perundungan, pelecehan dan kekerasan seksual di tempat kerja serta pemulihan korban.

9. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan, perangkat, dan sarana yang berpotensi mendorong terjadinya tindakan perundungan, pelecehan dan kekerasan seksual di tempat kerja.

Komnas HAM juga memberikan rekomendasi kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran saat itu terkait penanganan perkara dugaan pelecehan seksual di kepolisian dan pengawasan di level unit yang menerima laporan. Berikut ini isinya:

1. Melakukan pengawasan dan pemberian dukungan baik secara personil dan sumber daya lainnya terhadap Polres Jakarta Pusat dalam rangka memastikan penyelidikan terhadap kasus dugaan perundungan dan pelecehan seksual terhadap MS berjalan objektif, adil, profesional, transparan, akuntabel, dan berasaskan hak asasi manusia.

2. Melakukan evaluasi terkait sumber daya manusia dan perangkat lainnya terkait mekanisme penanganan aduan tindak pelecehan dan kekerasan seksual di lingkungan Polda Metro Jaya.

3. Meningkatkan kemampuan personel di lingkungan Polda Metro Jaya terkait penanganan aduan tindak pelecehan dan kekerasan seksual yang berperspektif korban.

Terakhir, rekomendasi ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Mira Tayyiba. Rekomendasinya antara lain:

1. Melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap pejabat struktural di KPI sehubungan mekanisme pengawasan terhadap kondisi dan lingkungan kerja di KPI.

2. Melakukan evaluasi dan mengembangkan portal intranet untuk mendukung adanya saluran aduan yang mudah diakses oleh para pegawai di lingkungan kesekretariatan KPI.

3. Memberikan asistensi baik secara sumber daya manusia, akses, pengetahuan dan sumber daya lainnya terhadap kesekretariatan KPI dalam rangka membangun mekanisme pencegahan dan penanganan tindak perundungan, pelecehan, dan kekerasan di lingkungan kerja.

Terkait pemutusan kontak kerja pelaku, KPI mengatakan itu didasari 15 rekomendasi Komnas HAM ini. Selain rekomendasi Komnas HAM, KPI juga mempertimbangkan perilaku 8 orang itu, setidaknya ada tiga alasan KPI tidak memperpanjang kontrak delapan pelaku, yakni:

1. Hasil penyelidikan Komnas HAM yang meyakini bahwa benar korban mengalami kejadian sebagaimana yang dilaporkan.

2. Perlu upaya pemulihan terhadap korban, salah satunya dengan tidak membiarkan korban berada dalam lingkungan kerja yang sama dengan terduga pelaku.

3. Laporan korban saat ini sedang ditindaklanjuti melalui proses penyelidikan oleh kepolisian. Oleh sebab itu, dengan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah, sebaiknya para terduga pelaku terlebih dahulu berkonsentrasi menyelesaikan proses hukum yang sedang berjalan.