.webp)
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menjelaskan keberadaan posisi wakil menteri (wamen) dalam beberapa kementerian. Menurut Pratikno, saat ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum berencana menambah wamen.
"Wakil menteri memang kelembagaannya ada. Sebagian besar kementerian, di perpres kementeriannya itu, memang ada posisi wakil menteri. Tetapi tidak berarti selalu diisi," kata Pratikno di Gedung Krida Bhakti Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat (7/1/2022).
"Karena, memang itu digunakan untuk mengantisipasi, karena dunia ini cepat berubah, tantangan cepat berubah, sering kali ada hal-hal yang tidak terduga," imbuhnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut Pratikno mengatakan, apabila sebuah kementerian dalam situasi tertentu memerlukan seorang wakil menteri, posisi tersebut bisa diisi. Menurutnya, Presiden Jokowi memang menetapkan kebijakan dimaksud.
"Mungkin ada kementerian yang dalam situasi tertentu kemudian butuh wakil menteri, posisinya itu ada. Tapi, kalau tidak diperlukan, ya tidak perlu diadakan, tidak perlu diisi. Itulah kebijakan Bapak Presiden mengenai wakil menteri," imbuhnya.
Terkait posisi sejumlah wamen yang kosong di beberapa kementerian, Mensesneg mengatakan hingga saat ini belum ada rencana penambahan wamen sama sekali. Menteri berlatar belakang politisi PDIP itu menuturkan pengisian posisi wamen tetap didasari pada kebutuhan kementerian tersebut.
"Setahu saya belum ada rencana penambahan wamen sama sekali. Sekali lagi, kan kita lihat situasinya. Misalnya, sekarang ini load-nya berat di (Kementerian) Kesehatan, dan di situ sudah ada wamennya. Jadi sementara ini nggak ada, belum ada rencana," ungkapnya.
Sementara itu, ketika ditanya soal posisi Wakil Mensesneg, Pratikno menjawab tidak ada rencana. Menurutnya, saat ini Sekretariat Negara secara lembaga sudah kuat.
"Nggak, kita tidak ada rencana di Kementerian Sekretariat Negara ada wakil menteri. Kan kita timnya sudah kuat, ada Menteri Sekretaris Negara, ada Sekretaris Kabinet, dan ada Kantor Staf Presiden. Jadi nggak ada, di Kementerian Sekretariat Negara nggak ada rencana itu sama sekali," tandasnya.
(zak/lir)
