.webp)
- PKB
PKB secara tegas mendukung pelarangan sementara ekspor batu bara. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin bahkan mendorong agar pelarangan ekspor batu bara tidak hanya satu bulan.
"Saya setuju (setop ekspor batu bara), ini sudah sangat tepat. Tapi kalau cuma sebulan, itu hanya sementara saja. Sebaiknya jangan cuma sebulan, toh kebutuhan kita ke batu bara juga masih tinggi," kata Cak Imin di Jakarta, Selasa (4/1).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
- Demokrat
Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Demokrat Sartono Hutomo mendukung keputusan pemerintah menyetop sementara ekspor batu bara. Hanya, Sartono menekankan kebijakan itu harus berdampak positif ke semua pihak dan tak merugikan pihak tertentu.
"Saya sepakat bahwa kepentingan dalam negeri harus lebih didahulukan, dengan catatan memberi dampak positif ke semua pihak, tidak malah merugikan salah satu pihak," ujar Sartono Hutomo saat dihubungi, Selasa (4/1).
- PKS
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Mulyanto mendukung kebijakan pemerintah menyetop sementara ekspor batu bara. Namun Mulyanto menekankan agar kebijakan itu juga diikuti dengan penegakan aturan domestic market obligation (DMO) agar tak menjadi sekadar gertak sambal.
"Pemerintah harus memperketat pelaksanaan aturan DMO agar ketentuan pelarangan ekspor batu bara ini tidak sekadar gertak sambal bagi pengusaha yang membandel," sebut Mulyanto dalam keterangan tertulis, Selasa (4/1).
- PAN
PAN lugas menyatakan dukungan terhadap kebijakan Presiden Jokowi melarang sementara ekspor batu bara. Pimpinan Komisi VII DPR dari Fraksi PAN Eddy Soeparno meminta pemerintah tegas memberi sanksi kepada pihak yang sembunyi-sembunyi mengekspor batu bara.
"Mendukung larangan sementara ekspor batu bara, karena kita wajib mendahulukan kepentingan nasional agar pasokan listrik tersedia," sebut Eddy kepada wartawan, Rabu (5/1).
- PPP
Fraksi PPP di DPR mendukung langkah pemerintah yang melarang ekspor batu bara per tanggal 1 hingga 31 Januari 2022. Anggota Komisi VII dari Fraksi PPP DPR Anwar Idris mengatakan kebijakan ini sudah tepat karena akan menjaga pasokan listrik nasional.
"Fraksi PPP memberikan apresiasi dan mendukung kebijakan Kementerian ESDM yang dengan cepat dan tegas telah melarang ekspor batu bara demi untuk mencukupi kebutuhan batu bara dalam negeri sehingga dapat menjamin keberlanjutan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU)," kata Anwar Idris dalam keterangan tertulis, Senin (3/1).
(zak/tor)
