.webp)
Berikut sikap 9 fraksi di DPR soal larangan sementara ekspor batu bara:
- PDIP
Ketua DPP PDIP Bidang Ekonomi Said Abdullah menilai kebijakan larangan sementara ekspor batu bara tidak baik untuk iklim usaha. Said menyebut larangan itu kebijakan rem mendadak.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kebijakan rem mendadak ini sangat tidak baik bagi iklim usaha. Padahal Presiden Joko Widodo rela melakukan banyak hal agar iklim usaha tumbuh subur. Kebijakan seperti ini kita minta tidak terulang lagi di masa mendatang," ujar Said kepada wartawan, Senin (3/1/2022).
- Golkar
Anggota Komisi VII DPR Maman Abdurrahman mengaku terpaksa mendukung kebijakan larangan sementara ekspor batu bara. Meski begitu, menurut Ketua DPP Golkar itu, PLN harus berbenah diri dengan menata sistem rantai pasokan.
"Terkait kebijakan ini, suka ataupun tidak suka, ya, dengan amat sangat terpaksa harus didukung," ujar Maman Abdurrahman saat dihubungi, Selasa (4/1).
"Namun perlu menjadi catatan, masak iya kita harus seperti ini terus. Situasi ini bisa terjadi karena PLN terlambat berbenah diri dengan menata sistem supply chain serta mengubah sistem kontraknya menjadi kontrak jangka panjang," lanjut dia.
- Gerindra
Gerindra menilai keputusan pemerintah melarang sementara ekspor batu bara sudah tepat. Sebab, harga batu bara kini dinilai sedang meroket, dan akan menjadi ancaman bagi suplai kebutuhan listrik dalam negeri dan energi bagi kebutuhan industri.
"Larangan ekspor batu bara yang dilakukan pemerintah itu keputusan yang sudah benar, karena harga batu bara yang sedang melambung tinggi menjadi ancaman bagi suplai energi PLN untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional," papar Ketua Fraksi Gerindra DPR Ahmad Muzani dalam keterangannya, Minggu (2/1).
"PLN mempunyai kewajiban untuk menerangi listrik di seantero negeri, termasuk menyediakan listrik bagi kepentingan industri dalam negeri. Kami dukung kebijakan itu karena demi kepentingan nasional," imbuhnya.
- NasDem
Fraksi NasDem DPR mempertanyakan keputusan pemerintah melarang sementara ekspor batu bara. NasDem mempertanyakan, kalau untuk memastikan ketersediaan bahan baku untuk pasokan PLN, apakah larangan harus menyeluruh?
"Sekarang begini, kalau kita bicara setuju atau tidak setuju kan semua pemerintah mengambil kebijakan pasti untuk kepentingan bangsa. Cuma memang, kalau tujuannya untuk memastikan stok ketersediaan bahan baku dalam negeri untuk pasokan PLN," tutur Ketua Fraksi NasDem DPR Ahmad Ali kepada wartawan, Kamis (6/1).
"Nah, apakah kemudian kebijakan melarang ekspor secara keseluruhan itu adalah kebijakan yang tepat?" imbuhnya.
Sikap 5 fraksi lainnya ada di halaman selanjutnya.
