ADVERTISEMENT

3 Eks Hakim MK Sebut Presidential Threshold 20 Persen 'Akal-akalan'

Andi Saputra - detikNews
Rabu, 05 Jan 2022 14:26 WIB
Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat (tengah), Wahiduddin Adams (kiri) dan Manahan MP Sitompul (kanan) memimpin sidang pengujian formil UU Cipta Kerja di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (12/11/2020). MK menggelar sidang pengujian formil atas dugaan pelanggaran asas formil dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diajukan oleh Gerakan Masyarakat Pejuang Hak Konstitusi (GMPHK). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/nz
Ilustrasi Mahkamah Konstitusi. Foto: ANTARAFOTO/PUSPA PERWITASARI
Jakarta -

Diskursus presidential threshold terus mengemuka seiring banyaknya gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) satu bulan terakhir. Di sisi lain, MK pernah mengadili permohonan serupa sebanyak 13 kali dan semuanya menemui jalan buntu.

Berdasarkan catatan detikcom, Rabu (5/1/2022), salah satu putusan itu tertuang dalam putusan Nomor Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008. MK menguji Pasal 9 UU 42/2008 berbunyi:

Pasangan calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau memperoleh 25% (dua puluh lima perseratus) dari suara sah nasional dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal di atas kemudian muncul kembali dalam Pemilu terakhir. Nah, meski dalam putusan itu hasil akhirnya MK menolak, tapi 9 hakim konstitusi tidak bulat. Terdapat suara minoritas dari hakim konstitusi sebanyak 3 orang yang setuju presidential threshold dihapus. Yaitu Abdul Mukhtie Fadjar, Maruar Siahaan dan Akil Mochtar.

"Bahwa pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang tercantum dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 sebenarnya sudah sangat jelas maksudnya dan tidak memberi peluang bagi pembentuk undang-undang untuk membuat kebijakan hukum (legal policy) dengan 'akal-akalan' yang terkontaminasi motif politik ad hoc menentukan presidential threshold," sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 UU 42/2008 yang dimohonkan pengujian," kata Abdul Mukhtie Fadjar, Maruarar Siahaan dan Akil Mochtar.

Alasan penggunaan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 yang berbunyi:

Tata cara pelaksanaan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang

Sebagai manifestasi mandat UUD 1945 kepada pembentuk UU dapat membuat syarat 'threshold' tidak tepat. Karena pasal a quo tidak mengatur tentang persyaratan, melainkan masalah cara, karena tentang syarat sudah diatur dalam Pasal 6 UUD 1945, tidak dapat dicampuradukkan.

"Demikian pula argumentasi bahwa 'presidential threshold' dimaksudkan agar calon Presiden dan Wakil Presiden memang mempunyai basis dukungan rakyat yang kuat dan luas, sebab dukungan yang luas akan diwujudkan dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, sebagaimana ketentuan Pasal 6A ayat (1) juncto Pasal 6A ayat (3) UUD 1945," beber Abdul Mukhtie Fadjar, Maruarar Siahaan dan Akil Mochtar.

Menurut Abdul Mukhtie Fadjar, Maruarar Siahaan dan Akil Mochtar, pengalaman dari Pemilu Presiden 2004 menunjukkan bahwa hasil Pemilu Presiden tidak kompatibel dengan hasil pemilu legislatif dan jumlah perolehan suara partai atau gabungan partai politik yang mengusung atau mengusulkannya. Karena pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik pengusungnya, perolehan suaranya dalam Pemilu Legislatif lebih kecil dari pada perolehan suara pasangan calon lainnya, justru yang memenangkan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

"Sebenarnya, kalau mau rasional, dengan telah ditetapkannya 'parliamentary threshold' dinyatakan konstitusional, maka lebih legitimate apabila 'presidential threshold' bagi partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu juga sama dengan 'parliamentary threshold', yakni 2,5% saja," ucap Abdul Mukhtie Fadjar, Maruarar Siahaan dan Akil Mochtar.

Sejatinya, kata Abdul Mukhtie Fadjar, Maruarar Siahaan dan Akil Mochtar, apabila Pemilu diselenggarakan secara serempak dalam waktu yang bersamaan, maka mutatis mutandis ketentuan 'presidential threshold' dalam Pasal 9 UU 42/2008 kehilangan relevansinya. Namun suara Abdul Mukhtie Fadjar, Maruarar Siahaan dan Akil Mochtar, kalah dengan 6 hakim MK lainnya, yaitu Mahfud MD, Maria Farida Indrati, Achmad Sodiki, M. Arsyad Sanusi, dan Muhammad Alim.

"Menyatakan menolak permohonan Pemohon I (Saurip Kadi), Pemohon II (Partai Bulan Bintang), dan para Pemohon III (Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Demokrasi Pembaruan, Partai Indonesia Sejahtera, Partai Buruh, Partai Peduli Rakyat Nasional, dan Partai Republika Nusantara) untuk seluruhnya," putus MK yang saat itu ketuanya Mahfud MD.

Sebagaimana diketahui, sejumlah orang menggugat Pasal 222 UU Pemilu soal presidential threshold 20 persen. Pasal 222 yang diminta dihapus itu berbunyi:

Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

Mereka adalah:

1. Ferry Joko Yuliantono

Waketum Partai Gerindra itu menggugat presidential threshold dari 20 persen menjadi 0 persen dengan alasan aturan itu dinilai menguntungkan dan menyuburkan oligarki.

2. Gatot Nurmantyo

Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo menggugat syarat ambang batas pencapresan (presidential threshold) 20 persen menjadi 0 persen ke MK. Menurutnya, dalam ilmu hukum secara teoretik dikenal prinsip 'law changes by reasons'. Dalam tradisi fikih juga dikenal prinsip yang sama, yaitu 'fikih berubah jika illat-nya (alasan hukumnya) berubah'.

3. Dua Anggota DPD

Dua anggota DPD, Fachrul Razi asal Aceh dan Bustami Zainudin asal Lampung, menggugat ke MK pekan lalu soal presidential threshold (PT) agar menjadi 0 persen. Fachrul Razi meminta doa dukungan kepada seluruh Indonesia agar demokrasi di Indonesia dapat ditegakkan.

"Kedua, kita doakan kepada Allah SWT semoga tergugah hati Hakim MK memperhatikan dan memutuskan seadil-adilnya dalam rangka yang terbaik terhadap demokrasi Indonesia dan kita harapkan nol persen jawaban terhadap masa depan Indonesia. Salam PT nol persen," tegas Fachrul Razi.

4.Lieus Sungkharisma
Lieus beralasan, suatu hak yang diberikan konstitusi sehingga menjadi hak konstitusional (constitutional right) tidak boleh dihilangkan/direduksi dalam peraturan yang lebih rendah (undang-undang). Ketentuan Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 yang menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta Pemilihan Umum jelas- jelas bertentangan dengan UUD 1945.

"Terutama Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945. Sudah seharusnya pasal tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat," ujar Lieus.

5.Tiga Anggota DPD

Fahira Idris, Tamsil Linrung dan Edwin Pratama Putra mengajukan gugatan serupa. Menurut Fahira Idris Dkk, Norma Pasal 222 UU a quo bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) dan (3) yang memberikan kesempatan kepada:

setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, serta untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

"Bahwa dengan berlakunya Pasal a quo, telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilu, khususnya terkait dengan sistem pengajuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden," beber Fahira Idris yang memberikan kuasa ke Ahmad Yani itu.

6. Sebanyak 27 WNI di Luar Negeri

Sebanyak 27 WNI di luar negeri dari berbagai penjuru dunia juga menggugat PT agar jadi 0 persen.

Tata Kesantra, tinggal di New York, Amerika Serikat
Ida irmayani, tinggal di New York, Amerika Serikat
Sri Mulyanti Masri, tinggal di New Jersey, Amerika Serikat
Safur Baktiar, tinggal di Pennsylvania, Amerika Serikat
Padma Anwar, tinggal di New Jersey, Amerika Serikat
Chritsisco Komari, tinggal di California, Amerika Serikat
Krisna Yudha, tinggal di Washington, Amerika Serikat
Eni Garniasih Kusnadi, tinggal di San Jose, California, Amerika Serikat
Novi Karlinah, tinggal di Redwood City, California, Amerika Serikat
Nurul Islah, tinggal di Everett, Washington, Amerika Serikat
Faisal Aminy, tinggal di Bothell, Washington, Amerika Serikat
Mohammad Maudy Alvi, tinggal di Bonn, Jerman
Marnila Buckingham, tinggal di West Sussex, United Kingdom
Deddy Heyder Sungkar, tinggal di Amsterdam, Belanda
Rahmatiah, tinggal di Paris, Prancis
Mutia Saufni Fisher, tinggal di Swiss
Karina Ratna Kanya, tinggal di Singapura
Winda Oktaviana, tinggal di Linkuo, Taiwan
Tunjiah, tinggal di Kowloon, Hong Kong
Muji Hasanah, tinggal di Hong Kong
Agus Riwayanto, tinggal di Horoekimae, Jepang
Budi Satya Pramudia, tinggal di Beckenham, Australia
Jumiko Sakarosa, tinggal di Gosnells, Australia
Ratih Ratna Purnami, tinggal di Langford, Australia
Fatma Lenggogeni, tinggal di New South Wales, Australia
Edwin Syafdinal Syafril, tinggal di Al-Khor, Qatar
Agri Sumara, tinggal di Al-Kohr, Qatar

7. Partai Ummat

Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi menilai aturan presidential threshold saat ini tidak masuk akal dan tidak sehat. Dia menyebut aturan tersebut tidak adil karena menjegal calon yang potensial untuk maju.

Simak Video 'Partai Amien Rais Gugat Presidential Threshold!':

[Gambas:Video 20detik]



(asp/tor)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT