Kian Panjang Penggugat Ambang Batas Capres Usai Partai Amien Rais Ikutan

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 05 Jan 2022 06:10 WIB
Deklarasi Partai Ummat dipimpin Amien Rais
Foto: Screenshot YouTube Amien Rais official
Jakarta -

Mahkamah Konstitusi (MK) terus dibanjiri gugatan terkait presidential threshold atau ambang batas pencapresan agar menjadi 0 persen. Kali ini ada Partai Ummat yang ikut menggugat.

Partai besutan Amien Rais itu mengajukan judicial review atau peninjauan kembali materi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ke MK. Partai Ummat mendorong syarat ambang batas 20 persen dalam pencalonan presiden dan wakil presiden menjadi nol persen.

Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi menilai aturan presidential threshold saat ini tidak masuk akal dan tidak sehat. Dia menyebut aturan tersebut tidak adil karena menjegal calon yang potensial untuk maju.

"Partai Ummat memandang aturan ini tidak masuk akal dan tidak sehat karena ini cara tidak fair untuk menjegal calon yang potensial dan cara untuk melanggengkan kekuasaan oligarki yang dikuasai oleh para taipan. Kita perlu darah baru dan generasi baru untuk memimpin bangsa besar ini," ujar Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi, Selasa (4/1).

Partai Ummat Minta Presidential Threshold 20% Digugurkan

Menurut Ridho, tak logis jika hasil Pemilu 2019 dipakai sebagai dasar pencapresan pada Pemilu 2024. Untuk itu, kata Dia persyaratan ambang batas 20 persen itu harus digugurkan.

"Pertama, dalam jangka waktu lima tahun, segala sesuatu bisa berubah. Hasil Pemilu 2019 sangat bisa dipertanyakan keabsahannya bila mau dipakai sebagai dasar pencapresan pada Pemilu 2024. Kedua, akal sehat tidak bisa membenarkan aturan 20 persen ini karena bertentangan dengan pemilu serentak," katanya.

Lebih lanjut dia menilai penghapusan syarat presidential threshold juga akan menghilangkan lingkaran oligarki kekuasaan.
"Partai Ummat mengajak semua anak bangsa untuk ikut meruntuhkan kuasa oligarki yang menggunakan tameng 20 persen untuk melanggengkan kekuasaan dengan cara tidak fair. Ini jelas antidemokrasi yang harus kita ubah," kata dia.

Ridho mengatakan Partai Ummat membentuk tim judicial review yang dikoordinasi oleh Waketum Buni Yani dan menunjuk kantor hukum tata negara Refly Harun sebagai penasihat hukum sekaligus pengacara.

Selain Partai Ummat, ada juga ASN yang gugat presidential threshold. Baca di halaman berikut

Simak Video: Partai Amien Rais Gugat Presidential Threshold!

[Gambas:Video 20detik]