Pengawalan Ilegal-Lawan Arah di Bogor, Anggota Dishub Bekasi Dimutasi

M Hanafi Aryan - detikNews
Senin, 03 Jan 2022 18:36 WIB
Petugas Dishub Bekasi Nekat Lawan Arah.
Polisi saat menilang anggota Dishub Bekasi yang melawan arah di Simpang Gadog Bogor. Oknum Dishub tersebut tengah mengawal warga secara ilegal. (Rizky Adha Mahendra/detikcom)
Bekasi -

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi memberi sanksi kepada anggotanya, Dede Fakhrudin, karena melawan arus di Simpang Gadog, Puncak, Bogor. Dede juga dinyatakan melakukan pengawalan atas inisiatif sendiri.

"Telah memanggil pegawai tersebut dan memberikan tindakan atas pelanggaran disiplin yang telah dilakukan berupa pernyataan tidak puas dan dipindahkan dari Bidang Pengendalian dan Operasi (Dalops) ke bidang lainnya," kata Kepala Dishub Kota Bekasi Dadang Ginanjar dalam keterangan resminya, Senin (3/1/2022).

Dia meminta maaf terkait viralnya kasus pegawai Dishub yang nekat melawan arus menjelang malam pergantian tahun pada Jumat (31/12/2021) di Simpang Gadog, Puncak, Bogor. Dia juga berencana terus melakukan sosialisasi dan edukasi di lingkup jajarannya.

"Atas kejadian ini, saya selaku pimpinan memohon maaf dan ke depan saya berharap kejadian serupa tidak terulang kembali. Untuk itu, sosialisasi dan edukasi jajaran Dishub juga akan terus kami lakukan," tambahnya.

Pengawalan Ilegal

Dadang mengakui pegawainya salah atas pengawalan yang tak sesuai aturan alias ilegal. Dia menyebut Dede melakukan pengawalan tanpa sepengetahuannya dan atasan langsung pegawai tersebut.

Dia mengatakan, saat melawan arah di Gadog itu, Dede memberi pengawalan kepada warga biasa. Sebelumnya, banyak muncul pertanyaan soal siapa pihak yang dikawal Dede hingga nekat melawan arah di Simpang Gadog.

Dia menerangkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) pada Pasal 135 dijelaskan kepolisian yang harus melakukan pengawalan dan pengamanan, bukan Dinas Perhubungan.

Dadang menyatakan, apabila mendapat permintaan pengawalan, Dishub akan berkoordinasi dengan Kepolisian. Sesuai aturan prosedur tetap (protap) saat pengawalan, Kepolisian berada di depan dan Dishub berada di belakang.

Dadang menjelaskan inisiatif anak buahnya memberikan pengawalan saat bertugas di Exit Tol Bekasi Barat pengamanan Nataru merupakan kesalahan.

Dia mengatakan awalnya, meski sudah diarahkan untuk mendapatkan pengawalan Kepolisian, warga tersebut memohon diantarkan dari Exit Tol Bekasi Barat. Lalu, anak buahnya bersedia memberikan bantuan pengawalan tanpa koordinasi dengan atasan.

Akhirnya terjadi tindakan tilang Satlantas Polres Bogor di Simpang Gadog. Saat itu petugas Dishub tersebut juga langsung mengaku salah dan menerima tindakan penilangan.

(jbr/jbr)