Pengamat Kepolisian: Sudah Tepat Polri di Bawah Presiden, Bukan Kementerian

Adhyasta Dirgantara - detikNews
Senin, 03 Jan 2022 11:05 WIB
Penasihat Ahli Kapolri Ijen Pol Purn Sisno Adiwinoto
Ketua Penasihat Ahli Kapolri Irjen (Purn) Sisno Adiwinoto (Foto: Dok Polri)
Jakarta -

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Agus Widjojo mengusulkan Polri berada di bawah Kementerian Keamanan Dalam Negeri dan Dewan Keamanan Nasional. Pengamat kepolisian sekaligus Ketua Penasihat Ahli Kapolri, Irjen (Purn) Sisno Adiwinoto, menegaskan Polri sudah tepat berada di bawah Presiden.

"Sudah benar dan sangat tepat Polri di bawah Presiden, bukan di bawah kementerian," ujar Sisno kepada wartawan, Senin (3/1/2022).

Sisno mengatakan,jangan karena adanya negara lain yang menempatkan organisasi kepolisian mereka di bawah kementerian, sehingga ingin menerapkannya juga di Indonesia. Sisno menganggap usul Lemhannas itu sebagai 'pendapat yang sudah usang'.

"Perlu wawasan dan pengalaman yang berdasar 'fakta bukan mitos'. Jangan sampai hanya karena mengetahui atau mendengar suatu negara menempatkan organisasi polisi berada di bawah suatu kementerian, lantas ingin menerapkan dengan mengusulkan organisasi polisi di Indonesia yaitu Polri harus di bawah suatu kementerian," tuturnya.

"Sesungguhnya ide tersebut bukan saja merupakan 'pendapat yang sudah usang' yang sudah sering digulirkan, mungkin karena adanya kepentingan tertentu, atau merupakan ide yang sembarangan dan yang pasti mungkin karena 'kurang memahami sistem kepolisian di dunia maupun sistem kepolisian yang berlaku di Indonesia'," sambung Sisno.

Kemudian, Sisno menjelaskan, saat ini Polri sudah sesuai dengan konstitusi, yaitu UUD 1945. Selain itu, sebagai negara hukum, harus mengikuti aturan Ketetapan MPR Nomor VII Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

"Baik UUD 1945, Tap MPR No VII/MPR/2000, maupun UU No 2 Tahun 2002, menegaskan bahwa Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum," paparnya.

Untuk itu, Sisno menegaskan Polri, yang merupakan alat negara, bertanggung jawab kepada Presiden. Dia kembali menepis usul Gubernur Lemhannas agar Polri di bawah kementerian.

"Sebagai alat negara, Polri berada di bawah dan bertanggung-jawab kepada Presiden selaku kepala negara. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, adalah sudah benar dan sangat tepat Polri berada langsung di bawah Presiden bukan di bawah menteri," imbuh Sisno.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya...

Lihat juga Video: Proses Seleksi Anggota KPU-Bawaslu Digelar Terbuka untuk Publik

[Gambas:Video 20detik]