Menengok Lagi Gugatan Robby Abbas ke MK agar Konsumen Prostitusi Artis Dibui

ADVERTISEMENT

Menengok Lagi Gugatan Robby Abbas ke MK agar Konsumen Prostitusi Artis Dibui

Andi Saputra - detikNews
Minggu, 02 Jan 2022 14:27 WIB
Foto ilustrasi untuk prostitusi artis
Foto ilustrasi prostitusi artis. (Phil McCarten/Getty Images)

Dalam sidang ini, Robby tidak datang dan diwakili oleh kuasa hukum bernama Pieter L dan Supriyadi Adi.

"Pasal 296 dan Pasal 556 KUHP itu sifatnya diskriminatif, hanya menghukum orang yang melakukan perbuatan cabul sementara pelaku itu tidak dijerat secara hukum, jadi kita melihat ada diskriminasi hukum di situ dan memang diakui hakim memang ada kekosongan hukum. Menurut hakim ini permohonan yang luar biasa," kata Pieter kepada wartawan usai sidang.

Tapi harapan itu kandas. MK menolak permohonan itu seluruhnya. MK menyatakan tidak berwenang memutus karena materi itu menjadi kewenangan DPR dan Presiden.

"Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya," demikian bunyi putusan MK yang dikutip detikcom, Minggu (2/1/2022).

MK beralasan apa yang dikehendaki Robby bukanlah kewenangan MK untuk memutuskan, melainkan hak DPR untuk merumuskan delik tersebut.

"Persoalan hukum yang dipermasalahkan Pemohon adalah kebijakan kriminal dalam arti menjadikan suatu perbuatan yang sebelumnya bukan perbuatan pidana menjadi perbuatan pidana dimana kebijakan demikian adalah politik hukum pidana yang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang," beber 9 hakim konstitusi dengan bulat.

Apalagi yang dipersoalkan dalam permohonan a quo adalah tentang pidana yang berkait dengan penghukuman terhadap orang/manusia. Jadi DPR, meskipun memiliki kewenangan untuk itu dalam merumuskan suatu perbuatan sebagai perbuatan yang dapat dipidana (strafbaar feit), harus sangat hati-hati.

MK menegaskan kebijakan kriminalisasi itu adalah hak DPR dan Presiden untuk merumuskannya dalam UU atau merevisi KUHP.

"Menyatakan suatu perbuatan yang semula bukan perbuatan pidana menjadi perbuatan pidana harus mendapat kesepakatan dari seluruh rakyat yang di negara Indonesia diwakili oleh para anggota Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Presiden. Dengan demikian, maka dalam hubungannya dengan permohonan a quo, persoalannya adalah bukan terletak pada konstitusionalitas norma melainkan pada persoalan politik hukum dalam hal ini politik hukum pidana," beber majelis.


(asp/dhn)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT