detikcom Do Your Magic

Demi Solusi Air Rusunami City Garden, Anggota DPRD DKI Ini Siap Jadi Mediator

Marteen Ronaldo Pakpahan - detikNews
Jumat, 31 Des 2021 23:02 WIB
Sekretaris Komisi D DPRD DKI, politikus Partai Gerindra Jakarta Syarif.
Anggota DPRD DKI, Syarif (Dok. Istimewa)
Jakarta -

Warga Rusunami City Garden, Cengkareng, Jakarta Barat, masih mengalami kesusahan air bersih dari PAM Jaya. Warga ingin duduk bareng mencari solusi bersama pengelola rusunami sekalian PAM Jaya supaya masalah air minum itu menemui solusi. Wakil rakyat DKI ini bersedia menjadi mediator.

Wakil rakyat yang duduk di DPRD DKI Jakarta itu adalah Syarif. Dia mengatakan bahwa persoalan yang terjadi di Rusunami City Garden harus diselesaikan dengan dialog.

"Harus duduk bermusyawarah. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan duduk bersama," ujar Syarif saat dihubungi detikcom, Jumat (31/12/2021).

Syarif adalah anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI. Dia duduk sebagai Sekretaris Komisi D (Bidang Pembangunan), meliputi urusan pekerjaan umum, perumahan dan gedung pemerintahan daerah, tata ruang, pengawasan dan penertiban bangunan, pertamanan dan pemakaman, kebersihan, serta pengelolaan lingkungan hidup daerah.

Menurut warga, pihak pengelola tertutup dan tidak mendengar masukan warga. Namun Syarif mengimbau seluruh pihak agar tetap menahan diri dan juga tidak terprovokasi dengan informasi yang tidak tepat.

"Terkait itu (pengelola tidak pernah mendengar masukan warga) hanya informasi satu pihak. Harus lengkap mendengarkan berbagai pihak," kata Syarif.

Syarif mengaku siap untuk menjadi fasilitator pertemuan antara warga dengan pihak pengelola yang telah lama bersitegang.

"Jika diminta, saya bersedia," terangnya.

Sebelumnya, Warga Rusun Sederhana Milik (Rusunami) City Garden, Cengkareng, Jakarta Barat, meminta Pemprov DKI Jakarta, khususnya Gubernur Anies Baswedan, memberikan sanksi kepada pengelola rusun karena masalah air bersih. Menurut warga, pengelola bertanggung jawab soal krisis air bersih di rusun tersebut.

"Tentu karena kan warga sudah geram, sudah tahu pengelola salah tapi tidak diberikan sanksi oleh Dinas terkait, oleh karena itu kita meminta agar Pemprov dalam hal ini Pak Gubernur untuk turun tangan," kata Koordinator Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Rusunami City Garden (P3CG), Suherman, saat dihubungi, Kamis (30/12) kemarin.

Suherman juga merasa pengelola rusun tertutup soal proses pemasangan pipa yang dikelola PAM Jaya dan Palyja. Selain itu, mereka merasa belum ada tanda-tanda pihak PAM Jaya mau berdialog dengan warga.

"Belum ada dari pihak PAM Jaya yang duduk bareng dengan warga, duduk bareng bersama. Kita maunya warga juga tahu gimana tindak lanjutnya, karena kan kita juga akan membayarkan iuran itu," ujarnya saat dihubungi detikcom.

Suherman menjelaskan, warga sudah membayar iuran pemasangan pipa. detikcom menghubungi PAM Jaya dan PAM Jaya mengatakan biaya pemasangan pipa adalah Rp 951 juta. Tentu perlu keputusan pihak pengelola untuk memasang pipa, namun pihak pengelola dirasa warga masih belum memberi titik cerah.

"Kami butuh statement resmi dari pihak pengelola terkait pertemuan negosiasi antara pengelola dan PAM Jaya, karena kedua belah pihak sudah bertemu beberapa waktu lalu dan sampai saat ini belum ada sosialisasi kepada warga," ujar Suherman.

Warga Rusunami City Garden demo di Balai Kota DKI JakartaWarga Rusunami City Garden berdemo di Balai Kota DKI Jakarta. (Marteen Ronaldo/detikcom)

Palyja selaku penyedia air bersih menunggu kelengkapan dokumen dari pihak pengelola rusun.

"Palyja telah menerima permohonan sambungan baru untuk Rusunami City Garden dan saat ini sedang menunggu bukti legalitas yang menyatakan bahwa PT Surya Citra Perdana adalah pengelola. Karena berdasarkan peraturan, khusus di DKI Jakarta, pengelola rusun harus memiliki izin Gubernur," kata Corporate Communications & Social Responsibilities Division Head Palyja, Lydia Astriningworo, dalam keterangannya, Senin (27/12) lalu.

Menurut Lydia, pengelola pun mengajukan agar tarif yang diberikan adalah tarif rumah susun. Namun perlu surat keterangan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta.

(dnu/dnu)