Ramai Gugat Presidential Threshold, dari Gatot Nurmantyo hingga Fahira Idris

Andi Saputra - detikNews
Jumat, 31 Des 2021 08:58 WIB
Anggota DPD Fahira Idris
Fahira Idris (dok. Pribadi)
Jakarta -

Anggota DPD dari DKI Jakarta, Fahira Idris menggugat Presidential Threshold ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar dari 20 persen menjadi 0 persen. Fahira menambah panjang daftar penggugat presidential threshold dengan alasan untuk mencegah politik oligarki. Sebelumnya ada juga nama Gatot Nurmantyo dkk yang menggugat.

Dalam gugatan itu, Fahira Idris juga ikut menggugat anggota DPD Tamsil Linrung dan anggota DPD Edwin Pratama Putra. Untuk meyakinkan MK, Fahira Idris mengutip 2 pendapat hakim MK Saldi Isra dan Suhartoyo.

"Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sepanjang frase 'yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperolah 25 persen dari suara sah secara nasional pada Pemilu Anggota DPR sebelumnya' bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat," demikian bunyi petitum Fahira Idris dkk dalam permohonan yang dilansir website MK, Jumat (31/12/2021).

Fahira mengutip pandangan hakim konstitusi Saldi Isra dalam putusan MK Nomor 53/PUU-XV-2017 tertanggal 11 Januari 2018. Saldi dalam pendapatnya setuju presidential threshold dihapuskan.

Berikut pendapat Saldi yang dikutip Fahira:

Bahwa berdasarkan pemaknaan tersebut, penggunaan ambang batas untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden potensial mengamputasi salah satu fungsi partai politik, yaitu menyediakan dan menyeleksi calon pemimpin masa depan. Disadari atau tidak, dengan rezim presidential threshold, masyarakat tidak memiliki kesempatan luas untuk mengetahui dan menilai calon-calon pemimpin bangsa yang dihasilkan partai politik peserta pemilu. Dengan membuka kesempatan kepada semua partai politik peserta pemilu mengajukan pasangan calon presiden (dan wakil presiden), masyarakat dapat melihat ketersediaan calon pemimpin bagi masa depan.

Selain itu, masyarakat juga disediakan pilihan yang beragam untuk calon pemimpin tertinggi di jajaran eksekutif. Yang tidak kalah pentingnya, melihat situasi terakhir terutama pasca Pemilu Presiden (dan Wakil Presiden 2014), menghapus ambang batas maka calon presiden (dan wakil presiden) berpotensi lebih banyak dibanding Pemilu 2014. Dengan jumlah calon yang lebih banyak dan beragam, pembelahan dan ketegangan yang terjadi di tengah masyarakat dapat dikurangi dengan tersedianya banyak pilihan dalam Pemilu Presiden (dan Wakil Presiden) 2019.

Di atas itu semua, penyelenggaraan pemilu Presiden (dan Wakil Presiden) serentak dengan pemilu DPR, pembentuk undang-undang telah kehilangan dasar argumentasi konstitusional untuk terus mempertahankan rezim ambang batas (presidential threshold) yang telah dipraktikkan sejak Pemilu 2004.

Fahira juga menyitir pendapat hakim konstitusi Suhartoyo dalam putusan itu. Di mana hakim konstitusi Suhartoyo mempertahankan ambang batas (presidential threshold) dalam proses pengisian jabatan eksekutif tertinggi jelas memaksakan sebagian logika pengisian jabatan eksekutif dalam sistem parlementer ke dalam sistem presidensial. Berikut pandangan lengkap Suhartoyo:

Dalam sistem presidensial, melalui pemilu langsung, mandate rakyat diberikan secara terpisah masing-masing kepada pemegang kekuasaan legislatif dan kepada pemegang kekuasaan eksekutif (presiden). Karena sama-sama berasal dari pemilihan langsung, mandat yang diberikan kepada pemegang kekuasaan legislatif belum tentu sama, bahkan sejumlah fakta empiric membuktikan acapkali berbeda, dengan mandat yang diberikan kepada pemegang kekuasaan eksekutif. Menggunakan hasil pemilu legislatif guna mengisi posisi pemegang kekuasaan eksekutif merupakan logika dalam pengisian posisi pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi dalam sistem parlementer.

Artinya, dengan logika sistem pemerintahan, mempertahankan ambang batas (presidential threshold) dalam proses pengisian jabatan eksekutif tertinggi jelas memaksakan sebagian logika pengisian jabatan eksekutif dalam sistem parlementer ke dalam sistem presidensial. Padahal, salah satu gagasan sentral di balik perubahan UUD 1945 adalah untuk memurnikan (purifikasi) sistem pemerintahan presidensial Indonesia. Pertanyaan elementer yang nisacaya diajukan: mengapa ambang batas pengajuan calon presiden (dan wakil presiden) dipertahankan ketika keberadaannya menyimpang dari logika sistem presidensial? Bahkan, studi komparasi menujukkan, misalnya Amerika Serikat, negara yang selalu menjadi rujukan utama praktik sistem pemerintahan presidensial sama sekali tidak mengenal aturan ambang batas dalam pengusulan calon presiden (dan wakil presiden).

Mengapa ambang batas pengajuan calon presiden dipertahankan ketika keberadaannya menyimpang dari logika sistem presidensial?Hakim konstitusi Suhartoyo

Namun sayang, pendapat hakim konstitusi Saldi Isra dan Suhartoyo kalah suara di rapat majelis hakim. Akhirnya, permohonan penghapusan presidential threshold yang diajukan Ketum Partai Idaman, Rhoma Irama itu ditolak.

Lalu apakah sikap MK soal presidential threshold pada 2018 tetap atau akan berubah?

Dalam putusan MK Nomor 25/PUU-XVII/2019, MK menyatakan prinsip dasar konstitusi adalah tumbuh dan berkembang sesuai perkembangan masyarakat. Sehingga bisa saja MK mengubah putusannya mengikuti dinamika warganya. Alhasil putusan MK tidak statis, tapi dinamis.

"Secara doktriner maupun praktik, dalam pengujian konstitusionalitas undang-undang, perubahan pendirian Mahkamah bukanlah sesuatu yang tanpa dasar. Hal demikian merupakan sesuatu yang lazim terjadi," demikian pertimbangan MK.

MK mencontohkan di Amerika Serikat di kasus pemisahan sekolah warna berdasarkan warna kulit di AS. Pada 1896, MK Amerika Serikat menyatakan hal itu bukan diskriminasi atas dasar prinsip separate but equal (terpisah tetapi sama). Namun pendirian itu diubah pada 1954. Supreme Court memutuskan pemisahan sekolah yang didasarkan atas dasar warna kulit bertentangan dengan konstitusi.

"Oleh karena itu, Indonesia yang termasuk ke dalam negara penganut tradisi civil law, yang tidak terikat secara ketat pada prinsip precedent atau stare decisis, tentu tidak terdapat hambatan secara doktriner maupun praktik untuk mengubah pendiriannya. Hal yang terpenting, sebagaimana dalam putusan-putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat, adalah menjelaskan mengapa perubahan pendirian tersebut harus dilakukan," beber MK.

Simak Video 'Wakil Ketua DPR Tanggapi Polemik Presidential Threshold 20%':

[Gambas:Video 20detik]