ADVERTISEMENT

5 Putusan MK Terheboh Kurun 2021: Dari UU KPK hingga UU Ciptaker

Andi Saputra - detikNews
Kamis, 30 Des 2021 10:50 WIB
Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat (tengah), Wahiduddin Adams (kiri) dan Manahan MP Sitompul (kanan) memimpin sidang pengujian formil UU Cipta Kerja di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (12/11/2020). MK menggelar sidang pengujian formil atas dugaan pelanggaran asas formil dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diajukan oleh Gerakan Masyarakat Pejuang Hak Konstitusi (GMPHK). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/nz
Sidang MK (Foto: ANTARAFOTO/PUSPA PERWITASARI)
Jakarta -

Mahkamah Konstitusi (MK) menguji UU terhadap UUD 1945 apakah sudah konstitusional atau inkonstitusional. Nah, berikut 5 putusan terheboh tersebut sepanjang 2021.

Berikut 5 putusan MK yang dirangkum detikcom, Kamis (30/12/2021):

Putusan MK soal Presidential Threshold

MK menggebrak awal 2021 dengan tidak menerima permohonan Rizal Ramli. Dalam putusan yang diketok pada 14 Januari 2021 itu, MK enggan mengadili pokok permohonan Rizal Ramli yang meminta presidential threshold atau ambang batas presiden dihapus. Menurut MK, permasalahan berapa banyak jumlah orang yang bisa ikut capres, bukanlah masalah konstitusionalitas. Presidential threshold adalah kebijakan politik terbuka, bukan masalah konstitusionalitas. Rizal Ramli mengklaim pernah didukung oleh parpol untuk menjadi capres. Tapi hal itu tidak terwujud karena terbentur presidential threshold.

"Seandainya memang benar didukung parpol atau gabungan parpol, Pemohon I mestinya menunjukkan dukungan dalam batas penalaran yang wajar menunjukkan bukti dukungan itu ke MK," ujar hakim MK Arief Hidayat.

Atas kekalahan itu, Rizal menilai para hakim konstitusi tidak memiliki bobot intelektual.

"Para hakim di MK tidak memiliki bobot intelektual, kedewasaan akademik, dan argumen hukum yang memadai untuk mengalahkan pandangan kami," kata Rizal Ramli kepada wartawan, Minggu (18/1/2021).

Kini, permohonan serupa kembali diajukan. Salah satunya oleh mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang meminta Presidential Theshold dari 20 persen menjadi 0 persen.

Putusan MK Soal UU KPK

Lahirnya revisi UU KPK menuai banyak protes sehingga berujung ke MK. Akhirnya, MK mengetok putusan uji materi UU KPK diketok MK pada 4 Mei 2021. MK memutuskan untuk mengabulkan sebagian permohonan uji materil UU KPK yang diajukan oleh sejumlah akademisi.

Mereka terdiri dari Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Fathul Wahid, Dekan Fakultas Hukum UII Abdul Jamil, Direktur Pusat Studi HAM UII Yogyakarta Eko Riyadi, dan Direktur Pusat Studi Kejahatan Ekonomi FH UII Yogyakarta Ari Wibowo.

"Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Anwar Usman.

MK memutuskan di antaranya:

1. Pasal 12B Ayat 1 UU KPK mengenai izin tertulis Dewan pengawas KPK dalam proses penyadapan. MK menyatakan kewenangan institusi penegak hukum tidak boleh diintervensi serta tidak boleh ada lembaga yang bersifat ekstra yudisial. Sebab, intervensi akan menjadi ancaman bagi independensi penegak hukum dan dapat melemahkan prinsip negara hukum.

Izin tertulis Dewan Pengawas untuk melakukan penggeledahan dapat mengesankan bahwa pimpinan KPK merupakan subordinat. MK menyatakan penyadapan tidak lagi memerlukan izin, namun pimpinan KPK hanya perlu memberitahukan informasi kepada Dewan Pengawas.

"Mahkamah menyatakan tindakan penyadapan yang dilakukan Pimpinan KPK tidak memerlukan izin dari Dewan Pengawas namun cukup dengan memberitahukan kepada Dewan Pengawas yang mekanismenya akan dipertimbangkan bersama-sama," kata Aswanto.

2. Soal izin terkait penggeledahan dan penyidaan dari Dewan Pengawas. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 47 ayat (1) UU KPK. MK menyatakan enggeledahan dan penyitaan oleh KPK merupakan bagian dari tindakan pro justitia. Sedangkan, Dewan Pengawas tidak termasuk unsur aparat penegak hukum. Dengan demikian, ketentuan izin terkait penggeledahan dan penyitaan dari Dewan Pengawas KPK tidak tepat.

Simak Video 'MK Minta DPR-Pemerintah Perbaiki UU Ciptaker dalam 2 Tahun':

[Gambas:Video 20detik]



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT