Anggaran Perjalanan Dinas DPR Dikritik, Diminta Transparan

Anggaran Perjalanan Dinas DPR Dikritik, Diminta Transparan

Firda Cynthia Anggrainy - detikNews
Kamis, 30 Des 2021 15:45 WIB
Tak seperti biasanya, gedung DPR RI terlihat sepi. Usai belasan anggota dewan terpapar COVID-19 dalam waktu yang cukup bersamaan, gedung itu di disinfeksi dan disterilkan.
Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta (Rengga Sancaya/detikcom)
Jakarta -

Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam menilai anggaran perjalanan dinas anggota DPR sudah tak sesuai dengan semangat tata kelola keuangan negara. Dia mendorong agar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 1990 tentang Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPR RI segera direvisi.

"Termasuk mendorong revisi Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1990 tentang Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPR RI yang sudah tidak sesuai dengan semangat tata kelola keuangan negara yang lebih efektif dan akuntabel," ujar Roy dalam agenda diskusi 'Catatan Akhir Tahun Kinerja Fungsi Anggaran DPR: Transparansi Vs Ketertutupan' secara virtual, Kamis (30/12/2021).

Dia menambahkan, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR perlu menjelaskan pengelolaan keuangan DPR secara lebih transparan sesuai yang diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"BURT perlu menerjemahkan UU MD3 mengenai peraturan pengelolaan keuangan DPR yang lebih transparan," imbuhnya.

Menurut Roy, transparansi anggaran DPR dinilai terus bermasalah jika PP 61 Tahun 1990 tak direvisi. Selain itu, kata dia, BPK akan terus menemukan penggunaan anggaran reses anggota tanpa pertanggungjawaban.

ADVERTISEMENT

"Selama ini, sampai hari ini pun dan bahkan di tahun-tahun berikutnya, ketika PP ini tidak diubah, maka BPK terus akan menemukan hal yang sama, di mana anggaran reses itu tidak ada pertanggungjawabannya," ujar dia.

Sebab, ujarnya, anggota parlemen akan menggunakan PP tersebut sebagai landasan dalam menggunakan anggaran reses. "Karena DPR itu menggunakan PP ini, sementara pemerintah menggunakan regulasi baru untuk anggaran-anggaran yang sifatnya perjalanan itu secara real cost, tidak secara long term. Nah, ini akan menjadi problem terus ya di DPR jika itu tidak diubah," lanjutnya.

Senada, Seknas Fitra, Badiul Hadi, mendorong agar transparansi anggaran di tubuh di DPR dimaksimalkan. Setidaknya, kata dia, terkait anggaran reses dan kunjungan kerja.

"Terkait transparansi ya selemah-lemahnya iman itu DPR ya transparan aja lah soal dana reses, dana kunjungan kerja. Nah, itu menjadi sangat menarik kalau itu dipublikasi, gitu lho," ujar Badiul dalam kesempatan yang sama.

Lantas, ujar dia, masyarakat dapat mengetahui anggaran kegiatan kunjungan kerja para anggota saat ke dapil. Menurutnya, penggunaan anggaran itu dapat dilampirkan dalam laporan keuangan kegiatan anggota.

"Mereka datang ke dapil itu benar gak, sih, hasilnya kayak apa, anggarannya berapa, setiap datang itu kan dipublikasi. Jadi di laporan itu selain narasi kegiatan, dilampirkan juga laporan keuangannya, sehingga masyarakat tahu," katanya.

"Nah, itu yang saya kira sangat penting terutama di dalam konteks penggunaan anggarannya karena kan anggarannya besar banget, tuh, yang dikeluarkan untuk membiayai mereka," imbuhnya.

Dia melanjutkan, pihaknya terus mendorong implementasi transparansi anggaran oleh DPR. Namun, kata dia, hal itu belum terwujud hingga kini.

"Jadi sampai hari ini kita selalu mendorong agar transparansi anggaran ini diprioritaskan oleh teman-teman di Senayan, tetapi sampai hari ini kan masih tidak," katanya.

(fca/gbr)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads