Kasus Korupsi Heli AW-101 Disetop TNI, KPK Bilang Begini

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Kamis, 30 Des 2021 12:44 WIB
Film dokumenter KPK Endgame ditonton oleh pegawai tak lolow TWK.
Gedung KPK (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta - KPK akan mengkaji kembali kasus dugaan korupsi pengadaan heli AW-101 TNI AU yang telah disetop. KPK akan meminta penjelasan TNI terkait pertimbangan penghentian kasus ini.

"Ketika di sana dihentikan, tentu cantolannya menjadi tidak ada kita. Ini kan penyelenggara negara, tapi nanti pasti akan kami kaji, kalau kami masih meyakini bahwa dari transaksi itu terjadi kerugian negara, kita bisa berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lain, kejaksaan atau kepolisian untuk menangani," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (29/12/2021).

Alex menerangkan pihaknya akan meminta tim penyidik untuk memaparkan hasil penyidikannya terkait kasus pengadaan heli AW 101 TNI AU itu. Dari situ, kata Alex, akan diketahui berapa saksi yang sudah dipanggil dan alat bukti apa saja yang sudah didapatkan.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Direktur PT Diratama Jaya Mandiri (DJM), Irfan Kurnia Saleh, sebagai tersangka baru kasus pembelian helikopter Agusta Westland 101 (AW-101).

"Nanti kami akan meminta penyidik untuk memaparkan hasil penyidikan ini, kan sudah lama, tentu sudah banyak saksi-saksi yang dimintai keterangan, alat buktinya apa saja, kan gitu," ungkap Alex.

KPK akan melakukan koordinasi dengan pihak TNI terkait kasus ini. KPK, melalui Deputi Penindakan, dalam waktu dekat akan menemui Puspom TNI.

"Kita belum koordinasi dengan TNI terkait dengan penghentian proses penyidikan di sana. Ya kita belum sempat bertemu. Ya nanti kita akan koordinasikan dari deputi penindakan kan," ungkap Alex.

Kasus ini bermula saat TNI AU menyatakan helikopter Super Puma untuk VVIP akan diganti dengan jenis dan merek terbaru karena sudah usang. Peremajaan helikopter kepresidenan itu sudah diusulkan sejak lama dan pengadaannya masuk dalam rencana strategis (renstra) II TNI AU tahun 2015-2019. Alasannya, heli yang akan digantikan sudah berusia 25 tahun sehingga perlu peremajaan.

Pada 6 Juni 2018, KPK memeriksa mantan KSAU Marsekal (Purn) Agus Supriatna. Agus menyebut persoalan ini tidak akan muncul apabila pihak 'pembuat masalah' paham betul akan aturan yang ada.

"Sebetulnya dari awal dulu saya tidak pernah mau bikin gaduh, (tidak) mau bikin ribut permasalahan ini. Karena AW-101 ini harusnya teman-teman juga tahu. Coba tanya kepada yang membuat masalah ini, dia tahu nggak UU APBN? Tahu nggak mekanisme anggaran APBN itu seperti apa? Kalau tahu, tidak mungkin melakukan hal ini," kata Agus kala itu.

Namun pengusutan itu terkatung-katung. Pada Maret 2021, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengajukan praperadilan atas kasus itu. Namun PN Jaksel tidak menerima permohonan praperadilan itu. (drg/dhn)