Beri Ruang Pada Perempuan, LP3ES Dirikan Pusat Gender dan Demokrasi

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Kamis, 30 Des 2021 10:53 WIB
closeup of a young woman outdoors showing a notepad in front of her with the text we are equal written in it
Ilustrasi (Foto: Getty Images/iStockphoto/nito100)

Keterwakilan Perempuan di Parlemen

Lebih lanjut, Kamala menyoroti keterwakilan perempuan di parlemen. Dia mengatakan keterwakilan perempuan di parlemen belum mencapai 30% meski telah 20 tahun lebih reformasi.

"Apa yang terjadi kemudian, setelah berjalannya proses perpolitikan, ternyata setelah 20 tahun lebih reformasi, keterwakilan perempuan di parlemen tidak mencapai angka 30%, tetapi maksimal hanya 20%. Dibandingkan negara-negara tetangga di ASEAN, Indonesia berada pada urutan ke 7 atau paling bawah dalam angka keterwakilan perempuan di parlemen. Ironisnya, mereka yang bisa bertahan malah menjadi bagian dari politik dinasti. Sementara yang bekerja dengan otonomi kedaulatannya secara sistematis berguguran. Perjuangan gerakan perempuan di ranah politik telah diambil alih oleh para patriarch dan oligarki yang cenderung represif," tutur dia.

Kamala juga menyoroti penerapan UU tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Menurutnya, pelaksanaan undang-undang ini cenderung lemah.

"Di bidang perjuangan melawan kekerasan terhadap perempuan, pada 2004 dilakukan konsolidasi besar-besaran dan berhasil mendorong disahkannya UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Tetapi selama 18 tahun terakhir, dalam pelaksanaannya cenderung lemah. Banyak terjadi kasus kekerasan seksual tetapi sistem hukum sangat tidak memadai. Selama 20 tahun terakhir gender gap index memburuk 0,37%, data world economic forum terdapat gender gap index di mana Indonesia tampil memburuk di posisi 105 dari 156 negara. Dari berbagai paradox tersebut, perlu penjelasan pemerintah, desain politik seperti apa kiranya yang dipersiapkan bagi perempuan Indonesia," tegasnya.


Akademisi Soroti Ketimpangan Gender

Dosen UIN Jakarta, Musdah Mulia, Dosen UIN Jakarta menyebut, setelah 20 tahun reformasi, harusnya peran perempuan dalam sistem demokrasi semakin signifikan. Akan tetapi, saat ini masih berjalan di tempat.

"Setelah 20 tahun reformasi, seharusnya peran demokratisasi termasuk bagi perempuan semakin signifikan. Tetapi yang terjadi muncul paradox luar biasa. Prinsip kesetaraan dan keadilan gender (KKG) bagi perempuan untuk negara-negara yang ingin lebih maju ternyata berjalan di tempat. Tidak seperti negara maju lainnya. Padahal, 9 diantara prinsip-prinsip MDGs adalah perihal prinsip kesetaraan dan keadilan gender. Terlebih Indonesia yang mempunyai 70 juta lebih milenial dalam bonus demografi yang belum digarap maksimal melalui program-program konkrit untuk membawa Indonesia lebih baik," sebut Musdah.

Musdah mengatakan bahwa ketimpangan gender merupakan persoalan kolektif. Dia mengatakan ketimpangan gender itu harus diselesaikan dengan melibatkan semua elemen masyarakat.

"Ketimpangan gender merupakan persoalan kolektif, dan bukan perseorangan yang harus diselesaikan secara integratif dengan melibatkan semua unsur dalam masyarakat," ucap dia.

Banyak dampak dari ketimpangan gender ini, kata Musdah. Dampak itu di antaranya berakibat pada kemiskinan hingga munculnya kekerasan seksual.

"Dampak ketidakadilan gender diketahui berakibat pada kemiskinan, kebodohan, pengangguran, keterbelakangan dan gizi buruk, kesehatan dan kelemahan reproduksi, HIV dan PMS serta kelestarian lingkungan. Juga munculnya berbagai betuk kekerasan, pelecehan seksual, perkosaan, perkawinan anak dan paksa, cerai dan poligami, incest, penelantaran anak dan kesengsaraan lansia," ujarnya.