Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) menyadari pihaknya mendapatkan kritik lantaran adanya ketimpangan terhadap keterwakilan perempuan di lembaganya. Oleh sebab itu, LP3ES mendirikan pusat gender dan demokrasi.
"Kritik kepada LP3ES yang telah berdiri selama 50 tahun tetapi amat timpang dalam apresiasi terhadap keterwakilan intelektual perempuan di dalamnya. Tidak seperti think tank bidang ekonomi INDEF yang telah beberapa kali dikomandani oleh ekonom perempuan, LP3ES malah didominasi lelaki," kata Direktur Pusat Studi Gender dan Demokrasi LP3ES, Julia Suryakusuma dalam keterangan yang diterima detikcom, Kamis (30/12/2021).
Berangkat dari kritikan itu, Julia mengatakan bahwa LP3ES memberikan ruang bagi perempuan untuk mendirikan pusat gender. Dia berharap pendirian ini bisa menjawab kritikan sehingga perempuan memiliki ruang dalam mengambil peran di LP3ES.
"Beruntung muncul kesadaran baru sehingga diberikan ruang bagi perempuan di LP3ES untuk mendirikan Pusat Gender dan Demokrasi LP3ES. Hal itu menjawab berbagai kritikan ketika LP3ES menerbitkan buku 'Demokrasi Tanpa Demos' atau rakyat. Padahal Demos atau rakyat hampir setengahnya berisi perempuan yang selama ini tidak diberikan ruang dan keleluasaan akses dalam pengambilan kebijakan-kebijakan politik yang dalam padanya kaum perempuan bisa berperan lebih banyak untuk memperbaiki kehidupannya," tutur dia.
Aktivis Singgung Peran Perempuan di Politik
Sementara itu, Aktivis HAM dan Feminis untuk keadilan dan demokrasi, Kamala Chandrakirana mengatakan perempuan memiliki peran sentral dalam perjuangan mewujudkan reformasi. Dia kemudian menyinggung kekerasan seksual massal yang dialami oleh perempuan dalam kemelut reformasi tahun 1998 silam.
"Peran perempuan dalam perjuangan mewujudkan reformasi dalam gejolak politik jalanan dan di DPR RI menjelang kejatuhan dan selama proses mundurnya Suharto, berada pada posisi sentral. Peristiwa perkosaan massal kaum perempuan dalam kemelut reformasi merupakan fakta dari latar belakang menguatnya gerakan perempuan di Indonesia," kata Kamala.
Akan tetapi, kata Kamala, saat ini partisipasi perempuan di dunia politik masih jalan di tempat. Dia mempertanyakan keterlibatan perempuan dalam 20 tahun reformasi ini.
"Namun yang harus menjadi kajian serius adalah mengapa terjadi kemunduran atau 'jalan ditempat-nya' partisipasi politik perempuan setelah 20-an tahun reformasi, mengapa dan sampai dimana upaya merebut kembali elan vital perjuangan gerakan perempuan Indonesia," tutur dia.
Guna meningkatkan gerakan perempuan saat ini, kata Kamala ada dua isu yang harus dilakukan. Isu itu adalah partisipasi perempuan di dunia politik dan perjuangan melawan kekerasan terhadap perempuan.
"Terdapat dua isu utama untuk membedahnya, pertama, partisipasi politik perempuan, dan kedua, perjuangan melawan kekerasan terhadap perempuan. Di bidang Partisipasi Politik, gerakan perempuan pada 2002-2003 telah berhasil mendapatkan kuota 30% dalam pencalonan oleh partai-partai politik melalui UU Partai Politik dan UU Pemilu," jelasnya.
Simak juga 'Kapolri Bicara Gender di IAWP: Polwan di RI Sudah Jadi Jenderal':
