.webp)
Ombudsman RI melakukan survei penilaian kepatuhan standar pelayanan publik terhadap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah tahun 2021. Hasil survei tersebut, Kementerian Luar Negeri dan Pemprov Riau mendapat peringkat kepatuhan tertinggi.
Adapun survei tersebut untuk mencegah maladministrasi. Survei penilaian kepatuhan dilakukan terhadap 587 instansi dengan rincian 24 kementerian, 15 lembaga, 34 pemerintah provinsi, 416 pemerintah kabupaten, dan 98 pemerintah kota.
"Bagi kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota yang telah mencapai kepatuhan tinggi (zona hijau) agar terus dipertahankan bahkan terus diupayakan inovasi untuk peningkatan nilai," kata Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih dalam acara yang disiarkan di YouTube Ombudsman, Rabu (29/12/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Najih meminta kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota yang belum mencapai kepatuhan tinggi (zona hijau) melakukan upaya akselerasi maksimal agar segera memperoleh predikat kepatuhan tinggi (zona hijau).
Hal tersebut disampaikan Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih dalam acara penganugerahan predikat kepatuhan tinggi standar pelayanan publik tahun 2021 yang disiarkan di YouTube Ombudsman RI. Acara tersebut juga dihadiri Presiden Jokowi secara virtual.
Hasil penilaian kepatuhan dikategorikan dalam 3 zonasi, yaitu zona hijau dengan predikat kepatuhan tinggi, zona kuning dengan predikat kepatuhan sedang, dan zona merah dengan predikat kepatuhan rendah. Penilaian terhadap Kementerian dilakukan terhadap 275 produk layanan, sedangkan pada lembaga dilakukan terhadap 109 produk layanan.
Sementara itu, penilaian pada pemerintah daerah (provinsi, kota, dan kabupaten) dilakukan terhadap 4 substansi, yaitu perizinan, kesehatan, administrasi kependudukan, dan pendidikan dengan jumlah produk 219 produk layanan. Produk layanan keseluruhan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang dinilai sebanyak 37.202 produk layanan.
Adapun hasil penilaian kepatuhan dilakukan terhadap 24 kementerian adalah 17 kementerian (70,8%) pada zona hijau, 7 kementerian (29,2%) pada zona kuning, serta tidak terdapat Kementerian masuk zona merah.
Sementara itu, hasil penilaian kepatuhan terhadap 15 lembaga adalah 12 Lembaga (80%) pada zona hijau, 3 Lembaga (20%) pada zona kuning, dan tidak terdapat lembaga masuk zona merah.
Kemudian hasil penilaian kepatuhan terhadap 34 pemerintah provinsi adalah 13 pemerintah provinsi (38,2%) pada zona hijau, 19 pemerintah provinsi (55,9%) pada zona kuning, dan 2 pemerintah provinsi (5,9%) pada zona merah.
Hasil penilaian kepatuhan terhadap 98 pemerintah kota adalah 34 pemerintah kota (34,7%) pada zona hijau, 61 pemerintah kota (62,2%) pada zona kuning, dan 3 pemerintah kota (3,1%) pada zona merah.
Berikut ini daftar kementerian, lembaga, pemerintah kota, pemerintah kabupaten dengan nilai pelayanan publik tertinggi:
Kategori Kementerian
Peringkat I Kementerian Luar Negeri (96,87)
Peringkat II Kementerian keuangan (90,33)
Peringkat III Kementerian Perhubungan (89,96)
Peringkat IV Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi (89,39)
Peringkat V Kementerian Ketenagakerjaan (88,42)
Kategori Lembaga Pemerintahan
Peringkat I BPOM (95,30)
Peringkat II Konsil Kedokteran Indonesia (92,55)
Peringkat III LKPP (89,79)
Peringkat IV Badan Tenaga Nuklir Nasional (88,92)
Peringkat V BSSN (88,92)
Kategori Pemerintah Provinsi
Peringkat I Pemprov Riau (98,12)
Peringkat II Pemprov Kalimantan Barat (97,37)
Peringkat III Pemprov DI Yogyakarta (97,37)
Peringkat IV Pemprov Bengkulu (91,91)
Peringkat V Pemprov Bangka Belitung (91,86)
Peringkat VI Pemprov Maluku (90,83)
Peringkat VII Pemprov DKI Jakarta (88,73)
Peringkat VIII Pemprov Kepulauan Riau (87,51)
Peringkat IX Pemprov NTB (83,89)
Peringkat X Pemprov Jambi (83,43)
Kategori Pemerintah Kota
Peringkat I Pemerintah Kota Balikpapan (99,25)
Peringkat II Pemerintah Kota Pontianak (98,78)
Peringkat III Pemerintah Kota Bima (97,50)
Peringkat IV Pemerintah Kota Bekasi (91,67)
Peringkat V Pemerintah Kota Blitar (91,45)
Kategori Pemerintah Kabupaten
Peringkat I Pemkab Kampar (99,70)
Peringkat II Pemkab Deli Serdang (98,90)
Peringkat III Pemkab Rokan Hilir (98,90)
Peringkat IV Pemkab Landak (98,61)
Peringkat V Kutai Kartanegara (98,59)
