PBNU Desak Revisi KUHP Segera Disahkan DPR!

Firda Cynthia Anggrainy - detikNews
Rabu, 29 Des 2021 13:39 WIB
Rangkaian Muktamar ke-34 PBNU di Lampung
Sidang Pleno Muktamar ke-34 NU di Lampung (Foto: Bagus/detikcom)
Jakarta -

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta DPR dan Pemerintah segera mengesahkan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Usulan itu merupakan hasil keputusan Komisi Bahtsul Masail Qanuniyah pada saat gelaran agenda Muktamar Ke-34 NU di Lampung.

Sekretaris Komisi Bahtsul Masail Qanuniyah Muktamar ke-34 NU, Idris Masudi menilai RKUHP perlu segera disahkan lantaran saat ini sudah banyak perubahan paradigma dan terobosan baru yang perlu diapresiasi. Lantas, dia meminta agar legislatif segera menyelesaikan pembahasan RKUHP.

"Mempercepat pembahasan dengan tetap mematuhi prosedur penyusunan perundang-undangan sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 yang diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 agar tidak cacat formil," kata Idris Masudi, dalam keterangan resminya, Rabu (29/12/2021).

Menurut Idris, RKUHP harus mengakui dan mengakomodasi norma hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law, seperti hukum Islam dan hukum adat. Selain itu, kata dia, RKUHP juga harus melindungi keberadaan saksi dan korban.

"Berorientasi pada perlindungan saksi dan korban," kata dia

Idris melanjutkan, aspek perbaikan konsep tata cara pemidanaan harus dimuat dalam KUHP terbaru. Dia menyebut ada empat hal yang perlu diperbaiki dalam aspek tersebut.

"Pertama, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi mengayomi masyarakat. Kedua, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna. Ketiga, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat," ujar dia.

"Dan terakhir menerapkan restorative justice yang berasaskan kemaslahatan," sambungnya.

Diketahui, proses perubahan KUHP sudah berjalan lebih dari 50 tahun. Meski begitu, aturan zaman kolonial tersebut belum menemui titik terang hingga hari ini.

"KUHP yang masih dipakai saat ini dianggap sudah usang. Apalagi Belanda juga sudah memperbaharuinya pada tahun 1980. Artinya, Indonesia sudah sangat terlambat dalam memperbaharuinya," ucapnya.

Lihat juga video 'Gus Yahya Jadi Ketum PBNU, Pengamat: Bisa Jauhkan NU dari Politik Pragmatis':

[Gambas:Video 20detik]



(fca/gbr)