Siap Mediasi, Anggota DPR Minta Gubernur Banten Cabut Laporan Terhadap Buruh

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews
Rabu, 29 Des 2021 13:18 WIB
Dua legislator dari Fraksi PAN buka suara terkait polemik yang bermula dari isu rasisme terhadap mahasiswa Papua. Apa saja yang dibahas?
Yandri Susanto (Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta -

Kasus pendudukan kantor Gubernur Banten, Wahidin Halim, oleh buruh yang menuntut kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2022 berbuntut panjang. Anggota DPR RI Fraksi PAN, Yandri Susanto, meminta agar kasus tidak diperpanjang dan diselesaikan secara kekeluargaan.

"Baik Pak Gubernur maupun rekan-rekan buruh, keduanya adalah teman saya. Maka saya mengajak agar kasus ini tidak perlu diperpanjang. Mari duduk bersama, kita berdialog mencari titik temu untuk kebaikan semua," kata Yandri dalam keterangannya, Rabu (29/12/2021).

Jika diperlukan, Yandri yang juga Ketua Komisi VIII DPR siap menjadi mediator agar kasus ini diselesaikan dengan dialog antara buruh dan Wahidin Halim.

"Saya siap menjadi mediator untuk mencari titik temu. Di satu sisi saya memahami rekan-rekan buruh tentu menuntut kenaikan UMK untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Di sisi lain, kita juga harus memahami kemampuan daerah untuk memenuhi tuntutan tersebut," kata Wakil Ketua Umum PAN ini.

Sebagai awal niat baik mencari solusi bersama, Yandri meminta agar Wahidin Halim menarik laporan polisi dan memaafkan aksi yang dilakukan buruh.

"Menurut saya akan lebih arif kalau Bapak Gubernur Banten menarik laporan dari kepolisian dan memaafkan tindakan rekan-rekan buruh. Apalagi mereka juga sudah minta maaf. Mari kita dialog, bicara dari hati ke hati untuk menemukan solusi terbaik," ujar dari Dapil Banten II.

"Sekali lagi saya sampaikan, kalau memang diperlukan saya siap menjadi mediator mencari titik temu demi kebaikan bersama," tutup Yandri.

Polda Banten sebelumnya mengabulkan permohonan penangguhan penahanan terhadap dua tersangka buruh yang ditahan imbas aksi pendudukan kantor Wahidin Halim pada aksi Rabu (22/12). Penangguhan penahanan dilakukan setelah Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea dan Presiden KSPI Said Iqbal datang ke Mapolda Banten.

Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya: