Waka Komisi VII DPR: Jangan Ada Lagi Internal Pertamina Umbar Isu Sensitif!

Gibran Maulana Ibrahim - detikNews
Rabu, 29 Des 2021 11:58 WIB
Bambang Haryadi bersama Erick Thohir (dok. Bambang Haryadi).
Foto: Bambang Haryadi bersama Erick Thohir (dok. Bambang Haryadi).
Jakarta -

Komisi VII DPR mengapresiasi langkah Dirut Pertamina Nicke Widyawati dalam menangani rencana aksi mogok serikat pekerjanya yang akhirnya batal. Wakil Ketua Komisi VII DPR Bambang Haryadi berharap tak ada lagi pihak-pihak internal Pertamina yang mengumbar isu sensitif.

"Dan saya berharap ke depan, tidak ada pihak-pihak di internal Pertamina yang gemar mengumbar isu sensitif agar tidak mengganggu kinerja Pertamina itu sendiri, dan selayaknya dapat dikomunikasikan secara internal tanpa membuat keresahan yang dapat merugikan korporasi dan berdampak kepada masyarakat luas," kata Bambang Haryadi kepada wartawan, Rabu (29/12/2021).

Bambang Haryadi mengapresiasi kesepakatan antara direksi Pertamina dan serikat pekerja yang berakhir tanpa ribut-ribut. Dia berharap komunikasi berujung penyelesaian tanpa gaduh ini terus dikedepankan.

"Kami mengapresiasi atas kesepakatan yang dicapai antara Pertamina dan serikat pekerjanya yang berakhir dengan baik tanpa gaduh," kata politikus Partai Gerindra itu.

"Apa yang dilakukan oleh Pertamina di bawah komando dirutnya, sudah sangat tepat. Komunikasi secara tripartit dengan melibatkan Kemenaker menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak," ujar Bambang Haryadi.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sudah memediasi direksi PT Pertamina (Persero) dan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB). Ada tiga poin kesepakatan perjanjian bersama, salah satunya adalah kenaikan gaji pada April 2022. Direksi Pertamina akan melakukan penyesuaian gaji yang disepakati kedua belah pihak dengan tetap memperhatikan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP),

"Penyesuaian gaji 2021 dan 2022 akan diwujudkan, diimplementasikan kepada seluruh pekerja Pertamina tahun depan bulan April," ucap Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri dalam keterangannya, dikutip Rabu (29/12/2021).

Simak juga 'Harga LPG Non Subsidi Naik, Warga Mulai Beralih ke Gas Melon 3 Kg':

[Gambas:Video 20detik]



(gbr/tor)