Sejumlah fasilitas DPRD Pekanbaru ditarik oleh vendor pengadaan barang dan jasa karena nunggak Rp 800 juta. DPRD Pekanbaru beralibi tunggakan itu terjadi karena kondisi pandemi COVID-19.
Fasilitas yang ditarik vendor seperti kursi paripurna pimpinan DPRD, TV, hingga papan nama dari tiap fraksi di DPRD. Koordinator pengadaan barang dari pihak vendor, Hendrik, tak menampik penarikan fasilitas yang ada di kantor DPRD Pekanbaru di Jalan Sudirman.
"Iya (fasilitas ditarik). Ini karena di situ ada tunda bayar 10 paket, nilainya Rp 800 juta," kata Hendrik setelah menarik barang di DPRD Pekanbaru, Senin (27/12).
Hendrik merasa dipermainkan terkait tunggakan, sehingga dia menarik barang-barang di DPRD Pekanbaru. Proyek pengerjaan sudah dituntaskan, tapi tidak kunjung dibayar.
"Saya merasa dipermainkan, ya saya tarik semua. Ada TV, kursi pimpinan DPRD dan papan nama fraksi partai. Semua itu udah dikerjakan, tidak dibayar," katanya.
Kekesalan Hendrik memuncak karena ada vendor yang dibayar lebih dulu. Sedangkan Hendrik yang telah lebih dulu mengerjakan ditunda pembayarannya oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Pekanbaru, Badria Rikasari.
"Saya tidak tahu kenapa Sekwan tidak mau teken itu. Itu anggaran 2020 lalu, itu proyek ada yang Rp 50-100 jutaan yang ditotalkan semua jadi Rp 800 jutaan," katanya.
Hendrik mengatakan sudah terjadi 2 kali penundaan bayar sejak pekerjaan dituntaskan pada 2020. Apalagi dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti saat ini yang banyak kesusahan.
"Tidak mungkin 2 tahun tunda bayar. Maka tadi kita tarik semua karena tidak dibayar, apalagi sekarang semua terdampak COVID kan," katanya.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
(rfs/lir)