.webp)
Vendor barang dan jasa yang menarik fasilitas hingga kursi pimpinan di DPRD Pekanbaru mengaku sudah ditemui Kabag Umum. Namun vendor menolak mengembalikan barang yang sudah ditarik sebelum tunggakan Rp 800 juta dibayar lunas.
"Selesai sudah, cuma tunggu dibayar dulu baru saya antarkan barang. Ini saya mau ke BPKAD lihat pencairan," kata vendor barang dan jasa di DPRD Pekanbaru, Hendrik, saat dimintai konfirmasi, Selasa (28/12/2021).
Hendrik mengaku akan menarik fasilitas di DPRD, seperti AC, printer, hingga pintu kaca yang terpasang saat ini. Ini dilakukan jika janji Sekretariat Dewan tak ditepati hingga pukul 15.00 WIB.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"AC, printer, pintu kaca utama atas bawah. Tadi Kabag Umum (Azhar) minta tolong jangan diangkat, ya sudah, saya tunggulah nanti cek sampai pukul 15.00 WIB," ujar Hendrik.
Hendrik menjamin pihaknya tidak segan-segan menarik semua pekerjaan yang sudah dia tuntaskan. Dia merasa telah dipermainkan dengan dua kali penundaan pembayaran.
"Kalau cair, tidak saya angkat. Tapi, kalau tidak cair-cair, saya angkat lagi semua. Masih banyak barang saya di sana," kata Hendrik.
Awal Mula Fasilitas DPRD Ditarik Vendor
Dari foto yang diterima detikcom, terlihat beberapa orang menarik fasilitas di kantor wakil rakyat. Fasilitas yang ada seperti kursi paripurna pimpinan DPRD, TV, hingga papan nama dari masing-masing fraksi di DPRD Pekanbaru.
"Iya (fasilitas ditarik). Ini karena di situ ada tunda bayar 10 paket, nilainya Rp 800 juta," kata Hendrik setelah menarik barang di DPRD Pekanbaru kemarin.
Lihat juga video 'Warga di Pekanbaru Protes Usaha Rugi Akibat Proyek IPAL Tak Kelar-kelar':
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
Hendrik mengaku menarik barang-barang di DPRD Pekanbaru karena merasa sudah dipermainkan. Sebab, pekerjaan itu sudah dituntaskan, tapi tidak kunjung dibayar
"Saya merasa dipermainkan, ya saya tarik semua. Ada TV, kursi pimpinan DPRD, dan papan nama fraksi partai. Semua itu udah dikerjakan, tidak dibayar," katanya.
Setwan Jelaskan Duduk Perkara
Sekretariat DPRD Pekanbaru menyebut masalah ini terjadi karena salah paham. Azhar mengaku telah memanggil pihak vendor dan menjamin tunggakan dibayar sebelum akhir tahun ini.
"Itu hanya proses komunikasi yang kurang bagus saja, miskomunikasi. Sebenarnya itu sudah ditandatangani, tinggal proses," ujar Kabag Umum Sekretariat Dewan di DPRD Pekanbaru, Azhar.
Azhar mengatakan ada dua kali penundaan pembayaran kepada vendor. Dia mengatakan penundaan pembayaran terjadi karena kekurangan anggaran akibat COVID-19.
"Kalau tunda bayar, dua kali iya, itu kegiatan 2020. Karena COVID-19 berdampak pada penganggaran, tidak cukup uang itu lagi," kata Azhar.
