.webp)
Sejumlah fasilitas DPRD Pekanbaru ditarik oleh vendor pengadaan barang dan jasa karena nunggak Rp 800 juta. DPRD Pekanbaru beralibi tunggakan itu terjadi karena kondisi pandemi COVID-19.
Fasilitas yang ditarik vendor seperti kursi paripurna pimpinan DPRD, TV, hingga papan nama dari tiap fraksi di DPRD. Koordinator pengadaan barang dari pihak vendor, Hendrik, tak menampik penarikan fasilitas yang ada di kantor DPRD Pekanbaru di Jalan Sudirman.
"Iya (fasilitas ditarik). Ini karena di situ ada tunda bayar 10 paket, nilainya Rp 800 juta," kata Hendrik setelah menarik barang di DPRD Pekanbaru, Senin (27/12).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hendrik merasa dipermainkan terkait tunggakan, sehingga dia menarik barang-barang di DPRD Pekanbaru. Proyek pengerjaan sudah dituntaskan, tapi tidak kunjung dibayar.
"Saya merasa dipermainkan, ya saya tarik semua. Ada TV, kursi pimpinan DPRD dan papan nama fraksi partai. Semua itu udah dikerjakan, tidak dibayar," katanya.
Kekesalan Hendrik memuncak karena ada vendor yang dibayar lebih dulu. Sedangkan Hendrik yang telah lebih dulu mengerjakan ditunda pembayarannya oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Pekanbaru, Badria Rikasari.
"Saya tidak tahu kenapa Sekwan tidak mau teken itu. Itu anggaran 2020 lalu, itu proyek ada yang Rp 50-100 jutaan yang ditotalkan semua jadi Rp 800 jutaan," katanya.
Hendrik mengatakan sudah terjadi 2 kali penundaan bayar sejak pekerjaan dituntaskan pada 2020. Apalagi dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti saat ini yang banyak kesusahan.
"Tidak mungkin 2 tahun tunda bayar. Maka tadi kita tarik semua karena tidak dibayar, apalagi sekarang semua terdampak COVID kan," katanya.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
Ketua DPRD Pekanbaru, Hamdani, terkejut mendapat kabar fasilitas hingga kursi di kantornya ditarik vendor akibat menunggak bayar Rp 800 juta. Politikus PKS itu berharap segera ada penyelesaian.
"Iya saya baru tahu juga tadi tuh, terkejut juga kursi ditarik vendor," kata Hamdani kepada detikcom, Senin (27/12/2021).
Hamdani mengaku soal perlengkapan di kantor DPRD adalah urusan Sekwan. Namun ia heran karena mendapat kabar tunggakan terjadi karena tak dibayar.
"Terkait perlengkapan kita tidak tahu. Kalau secara administratif jelas yang mengatur Sekretariat Dewan, terkejut juga kok bisa ditarik, apa belum dibayar?" kata Hamdani.
Sekretariat DPRD Pekanbaru menyebut masalah ini terjadi karena salah paham. Menurutnya, sudah ada penandatanganan dan berjalan.
"Itu hanya proses komunikasi yang kurang bagus aja, miskomunikasi. Sebenarnya itu sudah ditandatangani, tinggal proses," ujar Kabag Umum Sekretariat Dewan di DPRD Pekanbaru, Azhar, kepada wartawan, Selasa (28/12).
 Sejumlah fasilitas milik DPRD Pekanbaru ditarik vendor pengadaan barang dan jasa karena tunggakan kepada vendor hingga Rp 800 juta. (Dok. Istimewa) |
Azahr mengatakan penundaan pembayaran terjadi karena kekurangan anggaran akibat COVID-19. Uang yang ada tak cukup ketika itu untuk melakukan pembayaran.
"Kalau tunda bayar dua kali iya, itu kegiatan 2020. Karena COVID-19 berdampak pada penganggaran, tidak cukup uang itu lagi," kata Azhar.
Azhar mengaku telah memanggil pihak vendor. Dia menjamin tunggakan dibayar sebelum akhir tahun ini.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
"Sudah selesai, vendor juga tadi sudah kita panggil dan administrasi di Sekwan sudah selesai tinggal proses pembayaran BKPAD Pekanbaru. Sebelum tanggal 31 Desember ini dibayar," katanya.
Vendor barang dan jasa kemudian mengaku sudah ditemui Kabag Umum DPRD Pekanbaru. Namun vendor menolak mengembalikan barang yang sudah ditarik sebelum tunggakan Rp 800 juta dibayar lunas.
"Selesai sudah, cuma tunggu dibayar dulu baru saya antarkan barang. Ini saya mau ke BPKAD lihat pencairan," kata vendor barang dan jasa di DPRD Pekanbaru, Hendrik, saat dimintai konfirmasi, Selasa (28/12).
Hendrik mengaku akan menarik fasilitas seperti AC, printer, hingga pintu kaca yang terpasang saat ini. Ini dilakukan jika janji Sekwab tak ditepati hingga pukul 15.00 WIB.
"AC, printer, pintu kaca utama atas bawah. Tadi Kabag Umum (Azhar) minta tolong jangan diangkat, ya sudah, saya tunggulah nanti cek sampai pukul 15.00 WIB," ujar Hendrik.
Hendrik menjamin pihaknya tidak segan-segan menarik semua pekerjaan yang sudah dia tuntaskan. Dia merasa telah dipermainkan dengan dua kali penundaan pembayaran.
"Kalau cair, tidak saya angkat. Tapi, kalau tidak cair-cair, saya angkat lagi semua. Masih banyak barang saya di sana," kata Hendrik.
