Kas DKI 'Nganggur' Rp 12,9 Triliun, DPRD Bakal Ajak Rapat BPKD

Siapa Influencer Ngaku-ngaku Vaksin Ketiga di DPRD DKI? — Gedung DPRD DKI Jakarta (Rifkianto Nugroho/detikcom)

Jakarta -

DPRD DKI Jakarta bakal memanggil Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta. Pemanggilan dilakukan terkait simpanan kas pemerintah daerah DKI sebesar Rp 12,953 triliun yang 'menganggur' di perbankan, sehingga ditegur oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

"Saya kemarin baru baca, tiga hari lalu ada (Provinsi) Jatim, Jateng. Nanti mau saya pertanyakan masalah uang itu," kata Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta Yusuf saat dihubungi, Selasa (28/12/2021).

"Saya juga kaget ada Rp 12 T lebih (kas yang 'menganggur')," sambungnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Yusuf mengatakan rapat bersama BPKD DKI Jakarta akan digelar pada Januari mendatang. Dalam rapat itu, Yusuf bakal mempertanyakan penyebab tingginya simpanan DKI di bank.

"Jadi saya kepingin tahu. Uang itu nggak sedikit. Apakah uang itu gagal lelang, kami juga nggak tahu," jelasnya.

"Saya nggak bisa menjawab dulu sebelum saya memanggil BPKD dan Sekda. Bukan manggil sih, tapi rapat," sambungnya.

Di samping itu, Komisi C bakal mempertanyakan target APBD perubahan serta realisasi serapan anggaran 2021 ini. Jika pandemi COVID-19 menjadi penyebab rendahnya serapan anggaran DKI, sebutnya, semestinya refocusing anggaran tak perlu dilakukan.

"Kita juga mau tanya target APBD perubahan tercapai nggak dari Bappeda, berapa persen di kuartal terakhir ini," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, Tito Karnavian menegur 10 gubernur gara-gara simpanan kas pemerintah daerah 'menganggur' di perbankan, termasuk Pemprov DKI Jakarta dengan simpanan sebesar Rp 12,953 triliun. Para gubernur ini ditegur karena provinsi yang dipimpinnya dinilai memiliki jumlah simpanan yang cukup tinggi di perbankan.'

Simak awal kas 'nganggur' DKI senilai Rp 12,9 triliun terungkap di halaman berikutnya.

Adanya kas pemda 'nganggur' di bank itu ditemukan Tito setelah melakukan pemantauan bersama Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani dan Kepala Departemen Statistik Bank Indonesia (BI) Farida Peranginangin. Dari hasil temuan itu, Tito mengundang para pemimpin daerah itu untuk dimintai klarifikasi dalam kegiatan yang digelar secara virtual pada Rabu (22/12).

"(Kami) ingin mendapat masukan klarifikasi dari rekan-rekan gubernur. Kita sengaja mengundang sepuluh gubernur karena ini memang yang kita lihat datanya simpanannya relatif terbesar dari 34 provinsi yang ada," ujar Tito dalam keterangan tertulis, Rabu (22/12)

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria pun menjawab hal tersebut. Riza mengakui bahwa realisasi serapan anggaran Pemprov DKI Jakarta tahun ini belum maksimal. Hal itu disebabkan oleh pandemi COVID-19.

"Memang penyerapannya di masa pandemi belum 100 persen. Tapi sudah saya cek ke Pak Edi Sumatri (Kepala BPKD), insyaallah tahun ini Pemprov DKI Jakarta penyerapannya akan sampai lebih dari 91 persen," kata Riza saat ditemui di Kawasan Pluit, Jakarta Utara, Minggu (26/12/2021).

Riza optimistis penyerapan anggaran bisa melampaui capaian tahun lalu, yang notabene sama-sama dihadapkan pada pandemi COVID-19. Menurutnya, dibutuhkan proses panjang untuk memenuhi target tersebut.

"Insyaallah lebih baik dari tahun sebelumnya sebanyak 88 persen lebih. Ini upaya kita," ucapnya.

Halaman 1 2

Selanjutnya