Pandemi COVID-19 memang menimbulkan banyak kerugian di berbagai sektor. Namun di balik musibah tersebut, ada dampak positif yang muncul, yakni mendorong digitalisasi bagi masyarakat desa.
Keterbatasan mobilitas akibat pandemi membuat warga desa terpaksa harus mengubah cara mereka memasarkan potensi dan produk desa. Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan teknologi digital dan platform e-commerce untuk menjual produknya.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar menjelaskan 1.852 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merambah ke e-commerce menyusul menurunnya aktivitas pasar konvensional selama pandemi. Ia pun mengungkap ribuan BUMDes lain juga aktif memasarkan produk unggulan mereka melalui media sosial.
"BUMDes-BUMDes ini terus berpacu dengan kondisi kebutuhan supaya produknya bisa dipasarkan," ujarnya.
Pria yang kerap disapa Gus Menteri ini mengatakan peningkatan jumlah BUMDes yang masuk ke dunia e-commerce menjadi tanda kemajuan digital di desa-desa. Ia menilai partisipasi generasi muda membuat proses pembangunan di desa semakin melek digital.
"Selama ini seakan-akan ada kontradiksi antara digital dan desa. Padahal sekarang sudah berjalan seiring," ungkapnya.
Ia juga menuturkan semakin banyak desa yang membangun kerja sama untuk membangun BUMDes bersama. Bahkan, sebagian di antaranya memanfaatkan dunia digital untuk merambah ke pasar yang lebih luas.
Ia pun menyebut Pasardesa.id yang dibentuk oleh 10 desa di Panggungharjo sebagai contoh. Pandemi COVID-19 membuat desa-desa tersebut akhirnya membangun sebuah platform di mana mereka bisa melakukan jual beli antar desa. Platform ini membuat uang hasil jual beli tidak keluar dari desa dan hanya berputar di antara 10 desa tersebut.
"Misalnya, di (Desa) Panggungharjo, sepuluh desa bikin kerja sama Pasardesa.id. Sekarang sudah miliaran (rupiah) omzetnya," terangnya.
Apa yang dilakukan oleh desa-desa di Panggungharjo ini, ungkap Abdul Halim, menjadi model yang dijadikan percontohan bagi desa-desa lain yang ingin berkembang lewat digitalisasi.
"Ini yang kemudian kita pamerkan ke mana-mana sehingga bisa ditiru banyak tempat," katanya.
Abdul Halim juga mengatakan perlunya dukungan pemerintah setempat dalam proses digitalisasi usaha-usaha lokal. Salah satunya Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) yang digelar Pemprov Kalimantan Timur dalam memajukan dan memperluas pemasaran produk UMKM dan BUMDes, terutama dengan memanfaatkan e-commerce sebagai media pemasaran digital.
Untuk mendukung digitalisasi desa tersebut, Kemendes PDTT mencanangkan program desa cerdas (smart village) yang akan menggencarkan digitalisasi desa, terutama di sektor ekonomi dan layanan publik.
Adapun kategori desa yang mendapat dukungan program smart village adalah desa yang memiliki koneksi jaringan 4G, dan sudah memiliki produk unggulan tetapi belum dikelola dengan baik.
"Program ini baru bisa dilakukan di desa-desa yang memiliki jaringan. Sampai hari ini se-Indonesia, menurut data yang kita miliki bersama dengan Kominfo itu kurang lebih tinggal 10.000-an desa yang belum punya akses internet secara maksimal, artinya 4G," tutur Gus Menteri.
Ia juga menyebutkan lewat program smart village, Kemendes PDTT dan Kominfo akan memberikan pendampingan dan pelatihan, serta memfasilitasi penyedia jasa telekomunikasi yang membutuhkan bantuan dalam proses digitalisasi desa.
"Di 2022 ini, target kita 1.000 (desa). Sampai di 2024 kita akan melakukan proses pendampingan sampai terlahir 3.000 smart village," pungkasnya.
Smart village adalah program pembangunan desa dari Kemendes PDTT yang berbasis penerapan teknologi tepat guna. Penerapan teknologi tersebut membantu desa melakukan berbagai pencapaian dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemanfaatan teknologi dalam berbagai aspek pembangunan desa dan mewujudkan Desa Mandiri.
Year In Review 2021: Inovasi Pemulihan Ekonomi Nasional di 2021
