.webp)
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan pengembangan smart village (desa cerdas) sangat penting dalam upaya percepatan pembangunan desa menjadi desa mandiri. Kendati demikian, pengembangan smart village sama sekali tidak boleh menghilangkan kearifan lokal.
"Smart village adalah pembangunan desa yang berbasis penerapan teknologi tepat guna. Dengan penerapan teknologi ini diharapkan desa bisa melakukan berbagai capaian terobosan sehingga memenuhi kualifikasi untuk masuk kategori desa mandiri," ujar Halim Iskandar dalam keterangan tertulis, Senin (15/11/2021).
Saat menerima kunjungan dari Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura, di Kompleks Kantor Kemendes PDTT hari ini, Halim Iskandar mengatakan penggunaan teknologi dalam pembangunan sudah tidak bisa lagi dihindari. Penetrasi jaringan internet melalui berbagai provider telekomunikasi sudah menjangkau hampir seluruh desa di Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Fakta ini harus dimanfaatkan untuk mencari berbagai terobosan dalam mempercepat pembangunan desa. Misalnya memanfaatkan media sosial sebagai media promosi desa wisata atau menggunakan aplikasi tertentu untuk bisa mengakses laporan dana desa," kata Halim Iskandar.
Halim Iskandar mengungkapkan banyak manfaat yang bisa diambil dari pemanfaatan teknologi dalam program desa cerdas. Pertama masyarakat akan mendapatkan pendampingan dalam mengidentifikasi solusi-solusi yang inovatif untuk mengembangkan layanan dasar maupun pengembangan ekonomi lokal. Kedua yaitu membuka peluang bagi masyarakat desa untuk dapat berkolaborasi langsung dengan berbagai pihak.
"Manfaat lain dengan program desa cerdas maka akan terbuka akses masyarakat sehingga mendorong terjadinya peluang kesetaraan dan akses antara wilayah perkotaan dan perdesaan," tutur Halim Iskandar.
Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini mengatakan ada banyak kegiatan dalam program desa cerdas ini. Di antaranya pelatihan kader-kader digital di level desa, pembangunan jaringan desa cerdas Indonesia, hingga pengembangan ruang komunitas digital.
"Diharapkan dengan desa cerdas ini maka akan muncul smart mobility, smart environment, smart economy, maupun smart living," imbuhnya.
Meski demikian, Halim Iskandar menegaskan pengembangan smart village harus sejalan dengan kearifan lokal yang ada di desa. Ia tak ingin pemanfaatan teknologi di desa mematikan budaya dan tradisi yang ada.
"(program smart village) Jangan sampai meleset. Harus ada penanganan khusus. Sekarang piloting desa (desa percontohan) kaitannya dengan kearifan lokal," ucap Halim Iskandar.
Terkait hal tersebut, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) pada tahun 2022 akan melaksanakan pilot project smart village di tiga Kabupaten Sulawesi Tengah yakni Parigi Moutong, Sigi, dan Banggai. Di tiga daerah ini akan dilakukan pilot project hingga 20 desa per kabupaten.
"Pilot project-nya bertahap. Tahun depan tiga kabupaten dulu, tahun berikutnya di kabupaten lain," ungkapnya.
Adapun penandatanganan nota kesepahaman (MoU) terkait pengembangan smart village antara Kemendes PDTT dan Pemerintah Daerah di Sulawesi Tengah ini rencananya akan ditandatangani pada tanggal 6 Desember tahun 2021.
Terlihat hadir dalam pertemuan ini, Plt Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Razali; Kepala Pusat Pengembangan Daya Saing Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Helmiati; dan sejumlah pejabat serta anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.
(akn/ega)
