Kala 4 Eks Dirjen Lawan Balik Usai Dicopot Menteri Agama

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 23 Des 2021 07:33 WIB
Gedung Kemenag/Istimewa
Foto: Gedung Kemenag/Istimewa
Jakarta -

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mencopot empat direktur jenderal (dirjen) di Kementerian Agama (Kemenag). Keempat pejabat itu pun melakukan perlawanan.

Empat dirjen yang dicopot Menag itu adalah Dirjen Bimas Kristen, Dirjen Bimas Katolik, Dirjen Bimas Hindu, dan Dirjen Bimas Buddha. Selain mencopot empat Dirjen, Menag mencopot satu irjen dan satu Kepala Balitbang di Kemenag. Keenamnya dimutasi ke jabatan fungsional per 6 Desember 2021.

Perlawanan itu akan dilakukan dengan melayangkan gugatan. Gugatan akan dilayangkan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

"Kalau (menggugat) ke PTUN, itu wajib hukumnya," kata mantan Dirjen Bimas Buddha Caliadi saat dihubungi detikcom, Rabu (22/12).

Caliadi mengungkapkan mereka akan menuntut mekanisme dan proses pencopotan yang dilakukan Menag Yaqut. Dia mempertanyakan apakah pencopotan sudah sesuai dengan prosedur atau hanya intrik belaka.

"Yang kami tuntut itu kan prosesnya, prosesnya itu apakah proses yang sesuai PP Nomor 11 Tahun 2017 atau hanya ada intrik lain, gitu kan," tuturnya.

Caliadi menyebut jabatan dirjen Kemenag merupakan representasi umat. Dia menyampaikan sejumlah tokoh agama juga sudah menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pencopotan tersebut.

"Itu kalau kirim (surat) ke Presiden, semua lembaga, tokoh agama kan sudah berkirim ke Presiden, karena semua irjen ini adalah representasi umat," ujarnya.

Singgung Moderasi Beragama Menag Yaqut

Caliadi menyinggung soal moderasi beragama yang sebelumnya digaungkan oleh Menag Yaqut. Dia menyampaikan masyarakat jadi bertanya-tanya mengapa hanya dirjen 'non' yang disapu bersih.

"Lebih-lebih kan sekarang digaungkan moderasi beragama, tapi kenapa semua dirjen yang 'non' itu disapu bersih, gitu kan. Ada apa, salahnya apa," ucapnya.

"Kalau memang mau penyegaran, kenapa nggak semua yang di-anu-kan. Ini kan ada indikasi diskriminasi kan, kenapa disapu bersih, kan ada apa. Publik kan mempertanyakan hal itu kan, kebijakan apa yang dilakukan si Yaqut," lanjutnya.

Caliadi mengatakan tidak ada teguran atau pemanggilan sebelum dirinya dicopot. Dia mengatakan seharusnya ada panggilan terlebih dahulu.

"(Pemberitahuan atau teguran sebelum dicopot) nggak ada, jadi prosesnya gimana itu kan nggak tahu. Kan harus dipanggil dulu dong, jangan main libas begitu," ucapnya.

Lebih lanjut Caliadi mempertanyakan alasan Menag Yaqut mencopot enam pejabat sekaligus, apakah ada tekanan dari suatu kelompok.

"(Alasan) nggak ada. Karena itu, kita minta penjelasan dari Menteri kan. Kami butuh penjelasan kenapa dicopot, gitu kan. Apakah ada tekanan dari kelompok atau apalah, begitu kan," imbuhnya.

Tahu Dicopot Lewat WA

Caliadi mengaku mendapat informasi terkait pencopotan melalui pesan WhatsApp (WA) yang dikirim Kepala Biro Kepegawaian Kemenag. Saat itu dirinya sedang menjalani tugas luar kota.

"(Tahu dicopot) dari Kepala Biro Kepegawaian melalui WhatsApp, kita lagi sedang tugas luar kota. Malam diinformasikan mau menghadap begitu, mau mengantar SK itu," kata Caliadi

Dia mengungkapkan isi pesan WA menginformasikan bahwa Kepala Biro Kepegawaian Kemenag ingin menghadap untuk memberikan SK pencopotan. Pesan WA itu, kata Caliadi, juga dikirimkan ke lima pejabat lainnya yang dicopot.

"'Izin, Bapak, besok Senin mau menghadap'. Dari informasi dapat juga (dirjen yang dicopot) sama diinformasikan," ujarnya menirukan isi pesan.

Kemenag Persilakan Eks Dirjen Gugat ke PTUN

Kemenag mempersilakan pihak-pihak yang diberhentikan dari jabatannya untuk melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kemenag menyebut gugatan ke PTUN sebagai hak keenamnya dan juga telah diatur oleh undang-undang.

"Gugatan ke PTUN merupakan hak yang bersangkutan dan memang diatur dalam undang-undang. Jadi silakan saja," ujar Sekjen Kemenag Nizar Ali dalam keterangannya, Selasa (21/12).

Nizar menekankan mutasi merupakan hal yang biasa. Menurutnya, Menag Yaqut selaku pejabat pembina kepegawaian (PPK) memiliki wewenang melakukan rotasi tersebut.

"Rotasi mutasi adalah hal yang biasa, untuk penyegaran organisasi. Alasan atau pertimbangan melakukan rotasi mutasi itu menjadi hak PPK dan bukan untuk konsumsi publik," katanya.

"Yang pasti, rotasi mutasi yang saat ini diambil itu bukan hukuman, tapi upaya penyegaran organisasi. Ini hal biasa. Setiap ASN harus siap ditempatkan dan dipindahkan," lanjut Nizar.

Simak juga 'Saat Anggota DPR Cecar Menag soal 'Kemenag Hadiah NU'':

[Gambas:Video 20detik]




(dek/mae)