"Lebih-lebih kan sekarang digaungkan moderasi beragama, tapi kenapa semua Dirjen yang non itu disapu bersih gitu kan, ada apa, salahnya apa? Kalau memang mau penyegaran kenapa nggak semua yang dianukan. Ini kan ada indikasi diskriminasi kan, kenapa disapu bersih kan ada apa? Publik kan mempertanyakan hal itu kan kebijakan apa yang dilakukan si Yaqut," kata Caliadi saat dihubungi detikcom, Rabu (22/12/2021).
Caliadi mengaku mendapat informasi terkait pencopotan melalui pesan WhatsApp (WA). Pesan WhatsAap itu dikirim Kepala Biro Kepegawaian Kemenag saat dia sedang menjalani tugas luar kota.
"(Tahu dicopot) dari Kepala Biro Kepegawaian melalui Whatsapp, kita lagi sedang tugas luar kota, malam diinformasikan mau menghadap begitu, mau mengantar SK itu," ujarnya.
Dia mengungkapkan isi pesan WA menginformasikan bahwa Kepala Biro Kepegawaian Kemenag ingin menghadap untuk memberikan SK pencopotan. Pesan WA itu, kata Caliadi, juga dikirimkan ke lima pejabat lainnya yang dicopot.
"'Izin, bapak besok senin mau menghadap'. Dari informasi dapat juga (Dirjen lain yang dicopot) sama diinformasikan," ujarnya menirukan isi pesan.
Caliadi menuturkan, sebelum dicopot, tidak ada pemberitahuan atau teguran yang diterimannya. Dia mengatakan seharusnya ada panggilan terlebih dulu.
"(Pemberitahuan atau teguran sebelum dicopot) nggak ada, jadi prosesnya gimana itu kan nggak tahu, kan harus mesti dipanggil dulu dong jangan main libas begitu," ucapnya.
Caliadi kemudian mempertanyakan alasan Menag Yaqut mencopot enam pejabat sekaligus. Apakah ada tekanan atau tidak dari suatu kelompok.
"(Alasan) nggak ada, karena itu kita minta penjelasan dari menteri kan. Kami butuh penjelasan kenapa dicopot gitu kan. Apakah ada tekanan dari kelompok atau apalah begitu kan," imbuhnya.
Lebih lanjut, Caliadi menyampaikan, sejumlah tokoh agama sudah menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pencopotan mereka. Dia menyebut jabatan seorang Dirjen merupakan representasi dari umat.
"Itu kalau kirim (surat) ke presiden, semua lembaga, tokoh agama kan sudah berkirim ke presiden, karena semua irjen ini adalah representasi dari umat," ujarnya.
Sebelumnya, Menag Yaqut Cholil Qoumas memutasi enam pejabat eselon I di Kemenag ke jabatan fungsional per 6 Desember 2021. Mereka adalah Inspektur Jenderal (Irjen), Kepala Balitbang-Diklat, Dirjen Bimas Kristen, Dirjen Bimas Katolik, Dirjen Bimas Hindu, dan Dirjen Bimas Buddha.
"Rotasi mutasi adalah hal yang biasa untuk penyegaran organisasi," ujar Sekjen Kemenag Nizar Ali melalui keterangannya, Selasa (21/12).
Nizar menjelaskan, Menag Yaqut selaku pejabat pembina kepegawaian (PPK) memiliki kewenangan merotasi personel organisasinya dengan beragam pertimbangan, salah satunya penyegaran. Nizar memastikan pemberhentian terhadap keenam orang ini bukan terkait hukuman.
"Alasan atau pertimbangan melakukan rotasi mutasi itu menjadi hak PPK dan bukan untuk konsumsi publik," katanya.
"Yang pasti, rotasi mutasi yang saat ini diambil itu bukan hukuman, tapi upaya penyegaran organisasi. Ini hal biasa. Setiap ASN harus siap ditempatkan dan dipindahkan," sambung Nizar.
Saksikan Year In Review 2021: Kilas Balik Penanganan COVID-19 di 2021
(dek/tor)