Cerita Eks Dirjen Bimas Buddha Tahu Dicopot Menag Lewat WA

Kadek Melda Luxiana - detikNews
Rabu, 22 Des 2021 16:21 WIB
Gedung Kemenag/Istimewa
Gedung Kemenag (Dok. Istimewa)
Jakarta -

Mantan Dirjen Bimas Buddha, Caliadi, angkat suara terkait pencopotan dirinya oleh Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas. Dia mengaku mendapat informasi terkait pencopotan melalui pesan WhatsApp (WA) saat sedang menjalani tugas luar kota.

"(Tahu dicopot) dari Kepala Biro Kepegawaian melalui WhatsApp, kita lagi sedang tugas luar kota, malam diinfomasikan mau menghadap begitu, mau mengantar SK itu," kata Caliadi saat dihubungi detikcom, Rabu (22/12/2021).

Dia mengungkapkan isi pesan WA menginformasikan bahwa Kepala Biro Kepegawaian Kemenag ingin menghadap untuk memberikan SK pencopotan. Pesan WA itu kata Caliadi, juga dikirimkan ke lima pejabat lainnya yang dicopot.

"'Izin, bapak besok Senin mau menghadap'. Dari informasi dapat juga (Dirjen yang dicopot) sama diinformasikan," ujarnya menirukan isi pesan.

Caliadi menuturkan, sebelum dicopot, tidak ada pemberitahuan atau teguran yang diterimannya. Dia mengatakan seharusnya ada panggilan terlebih dahulu.

"(Pemberitahuan atau teguran sebelum dicopot) nggak ada, jadi prosesnya gimana itu kan nggak tahu, kan harus mesti dipanggil dulu dong jangan main libas begitu," ucapnya.

Lebih lanjut Caliadi mempertanyakan alasan Menag Yaqut enam pejabat sekaligus. Apakah ada tekanan atau tidak dari kelompok.

"(Alasan) nggak ada, karena itu kita minta penjelasan dari menteri kan. Kami butuh penjelasan kenapa dicopot gitu kan. Apakah ada tekanan dari kelompok atau apalah begitu kan," imbuhnya.

Sebelumnya, Menag Yaqut Cholil Qoumas memutasi enam pejabat eselon I di Kemenag ke jabatan fungsional per 6 Desember 2021. Mereka adalah Inspektur Jenderal (Irjen), Kepala Balitbang-Diklat, Dirjen Bimas Kristen, Dirjen Bimas Katolik, Dirjen Bimas Hindu, dan Dirjen Bimas Buddha.

"Rotasi mutasi adalah hal yang biasa, untuk penyegaran organisasi," ujar Sekjen Kemenag Nizar Ali melalui keterangannya, Selasa (21/12).

Nizar menjelaskan, Menag Yaqut, selaku pejabat pembina kepegawaian (PPK), memiliki kewenangan merotasi personel organisasinya dengan beragam pertimbangan, salah satunya penyegaran. Nizar memastikan pemberhentian terhadap keenam orang ini bukan terkait hukuman.

"Alasan atau pertimbangan melakukan rotasi mutasi itu menjadi hak PPK dan bukan untuk konsumsi publik," katanya.

"Yang pasti, rotasi mutasi yang saat ini diambil itu bukan hukuman, tapi upaya penyegaran organisasi. Ini hal biasa. Setiap ASN harus siap ditempatkan dan dipindahkan," sambung Nizar.

Simak juga 'Saat Anggota DPR Cecar Menag soal 'Kemenag Hadiah NU'':

[Gambas:Video 20detik]



(dek/imk)