Kemnaker Tegaskan Penetapan UMP Mengacu ke PP Nomor 36 Tahun 2021

Atta Kharisma - detikNews
Rabu, 22 Des 2021 15:24 WIB
Revisi UMP DKI 2022 menjadi perbincangan hangat. Pasalnya, revisi UMP DKI 2022 ini menuai pro dan kontra bagi sejumlah pihak.
Foto: Infografis detikcom/Fuad Hasim
Jakarta -

Pemerintah memberlakukan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagai landasan hukum penetapan Upah Minimum (UM) di seluruh daerah di Indonesia. Peraturan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh Pemerintah Daerah dalam menetapkan UM di daerahnya.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Biro Humas Kemnaker Chairul Fadhly Harahap melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker.

"Sikap kita adalah penetapan Upah Minimum (UM) harus tetap mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (22/12/2021).

Ia mengatakan ketentuan pengupahan yang diatur dalam PP 36 Tahun 2021 telah berdasarkan kesepakatan unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh.

"Upah Minimum itu penetapannya telah disepakati oleh 3 pihak, upah itu memang hak pekerja tapi juga harus diingat dan disesuaikan dengan kemampuan pengusaha," jelasnya.

Chairul pun menerangkan penetapan upah yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku, seperti yang terjadi di DKI Jakarta, akan menimbulkan polemik di masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, ia mengaku pihaknya siap memediasi pihak-pihak yang berselisih terkait penetapan UMP DKI Jakarta Tahun 2022.

Chairul juga menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kemendagri dalam rangka pembinaan dan pengawasan kebijakan.

"Kemnaker siap hadir untuk memfasilitasi jika ada perbedaan pandangan termasuk kenaikan upah minimum di DKI, karena unsur pembinaannya yang kita kedepankan," pungkasnya.

Simak Video 'Anies Naikan UMP DKI, Anggota Komisi IX Ingatkan Pentingnya Komunikasi':

[Gambas:Video 20detik]



(fhs/ega)