.webp)
Charta Politika Indonesia merilis survei tingkat kepercayaan dan menghasilkan Polri di atas posisi KPK. Menanggapi hal itu, KPK menganggap survei tersebut menjadi sarana untuk perbaikan ke depan.
"Kami mengapresiasi lembaga-lembaga survei yang secara konsisten dan kontinu melakukan pengukuran terhadap tingkat ataupun trend kepercayaan publik terhadap institusi negara, salah satunya KPK," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (21/12/2021).
"Ukuran tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan saran dan perbaikan terhadap fokus kerja KPK ke depannya," sambungnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ali menyarankan lembaga survei menyampaikan detail rekomendasi agar hasil survei dapat dijadikan penilaian kinerja yang terukur. Ia menganggap suatu survei tentu membantu dalam menyadari persepsi publik terhadap kinerja suatu institusi.
"Maka agar pengukuran tersebut lebih memberikan daya dorong terhadap upaya perbaikan suatu institusi, lembaga survei juga dapat menyampaikan secara detil poin-poin rekomendasi atau yang publik harapkan terhadap kinerja suatu institusi yang diukur," katanya.
"KPK menyadari bahwa persepsi publik terhadap kinerja pemberantasan korupsi merupakan suatu hal yang penting. Mengingat publik tidak hanya sebagai objek pemberantasan korupsi, namun sekaligus berperan sebagai subjek," sambungnya.
Lalu, Ali mengatakan persepsi itu sejalan dengan strategi KPK, khususnya dalam hal pendidikan antikorupsi. Hal itu, katanya, tentu menimbulkan budaya antikorupsi.
"Hal tersebut relevan dengan strategi pemberantasan korupsi yang diterapkan KPK melalui pendekatan pendidikan, pencegahan, dan penindakan," katanya.
"Pada strategi pendidikan, publik merupakan pelaku atau subjek, yang bersifat proaktif untuk menginternalisasi nilai-nilai integritas dan kejujuran dalam dirinya, sehingga akan tumbuh sebuah lingkungan yang berbudaya antikorupsi," sambungnya.
Lebih lanjut, Ali mengatakan persepsi masyarakat juga menjadi potret optimisme publik terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia.
"Oleh karenanya, pengukuran persepsi publik juga akan kami jadikan sebagai salah satu baseline untuk terus meningkatkan kinerja pemberantasan korupsi yang manfaatnya bisa betul-betul dirasakan oleh masyarakat luas," katanya.
Sebelumnya, Charta Politika Indonesia merilis survei tingkat kepercayaan terhadap lembaga tinggi negara. Hasilnya, kepercayaan kepada presiden paling tinggi, diikuti TNI dan Polri.
Survei ini dilakukan selama 29 November-6 Desember 2021. Total responden sebanyak 1.200 usia 17 tahun ke atas atau memenuhi syarat pemilihan. Survei ini dilakukan metode wawancara tatap muka dan margin of error sekitar +-2,83% pada tingkat kepercayaan 95%.
Pada survei ini disajikan pertanyaan kepada responden sebagai berikut:
Menurut pendapat Bapak/Ibu/Saudara di antara lembaga tinggi negara di bawah ini, apakah Bapak/Ibu/Saudara sangat percaya, cukup percaya, tidak percaya, atau tidak percaya sama sekali?
Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya mengatakan kepercayaan tertinggi adalah kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Nomor dua, diikuti TNI.
"Nomor satu paling tinggi itu di Presiden, jadi kalau mau dijumlahkan 77,8. Sekitar 74,6 persen tingkat kepercayaan yang kedua, ini selalu adu balap salip-menyalip antara Presiden dan TNI pascareformasi, TNI di tingkat kedua 76,3 persen," kata Yunarto dalam rilis survei secara virtual, Senin (20/12).
Posisi ketiga adalah institusi Polri. Yunarto menyebut pada posisi keempat adalah kepercayaan terhadap KPK.
"Ketiga ada Polri dengan angka 66,8 persen. Dan kemudian diikuti, agak bersaing dengan KPK, tapi ini pola yang saya pikir cukup menarik," katanya.
