Mendes Sebut Status Badan Hukum Akan Tingkatkan Valuasi BUMDes

Nada Zeitalini Arani - detikNews
Senin, 20 Des 2021 16:04 WIB
Kemendes PDTT
Foto: Dok. Kemendes PDTT
Jakarta -

Status badan hukum disebut akan semakin menegaskan peran penting Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai instrumen kebangkitan desa di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan peluncuran 1.604 sertifikat Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) oleh Presiden Joko Widodo.

Saat ini Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) juga terus melakukan perbaikan manajemen, menambah permodalan, hingga menuntaskan proses transformasi UPK eks PNPM Mandiri Perdesaan, menjadi BUM Desa Bersama.

"BUMDes merupakan salah instrumen kebangkitan desa. Dengan adanya status badan hukum maka BUMDes akan kian berpotensi menjadi kekuatan ekonomi Indonesia di masa depan," ujar Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar dalam keterangan tertulis, Senin (20/12/2021).

Dia menjelaskan saat ini BUMDes bersama UMKM, ultra mikro dan koperasi berkontribusi terhadap 61% dari total produk domestik bruto (PDB) nasional. Menurutnya fakta ini menunjukkan peran penting BUMDes untuk kebangkitan ekonomi nasional. Terutama setelah dihantam resesi akibat Pandemi COVID-19.

"Lahirnya UU Cipta Kerja yang memberikan status badan hukum bagi BUMDes kian menguatkan BUMDes sebagai entitas ekonomi yang mempunyai kedudukan yang sama dengan entitas ekonomi lainnya sehingga peluang berkembang akan sama besar," katanya.

Abdul Halim mengungkapkan proses revitalisasi BUMDes yang terus dilakukan Kemendes PDTT. Melalui Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 3/2021, dibuka pendaftaran bagi BUMDes untuk menjadi badan hukum. Selain itu dilakukan pendataan jenis usaha, omset, nilai aset serta kondisi objektif BUM Desa melalui Sistem Informasi Desa (SID). Pendataan ini untuk memastikan jika BUMDes memang sehat secara ekonomi.

"Saat ini terdapat 5.170 dari 26.903 BUM Desa, dan 80 dari 1.665 BUM Desa Bersama telah mengajukan sebagai badan hukum. Hari ini, menjadi tonggak sejarah, peluncuran sertifikat badan hukum 1.604 BUMDes dan 23 BUMDes Bersama," ujarnya.

Ia juga mengungkapkan nilai valuasi BUMDes di Indonesia lebih dari Rp 20 triliun. Sebagai gambaran hasil konsolidasi UPK eks PNPM Mandiri Perdesaan, menjadi BUMDes Bersama saja bernilai sekitar Rp 12,4 triliun. Sedangkan saat ini ada 57.288 BUMDes dengan berbagai kondisi di seluruh Indonesia.

"Harapan masyarakat terhadap BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi juga semakin tinggi. Buktinya selama pandemi ini pendirin BUMDes juga masih terus berlangsung. Selama 2020-2021 saja ada 6.197 BUMDes yang berdiri," katanya.

Dalam kesempatan itu, Gus Halim, sapaannya, juga melaporkan pembentukan desa terpadu berkelanjutan. Ini merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Joko Widodo mengajak desa berkontribusi dalam menciptakan ketahanan pangan.

Dalam acara peluncuran sertifikat Badan Hukum BUMDes dan BUMDes Bersama turut hadir Menko Maritim dan Investasi Luhut B Panjaitan, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomi Airlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menkum HAM Yasonna Laoly. Ada pula Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah, Menteri Agraria Sofyan Djalil, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri LHK Siti Nurbaya. Selain itu hadir pula Menhub Budi Karya, Menperin Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri Perdagangan M Lutfi.

(ncm/ega)