Cegah Kekerasan Seksual, RK Minta Kemenag Awasi Ketat-Audit Sekolah Agama

Cegah Kekerasan Seksual, RK Minta Kemenag Awasi Ketat-Audit Sekolah Agama

Nahda Rizki Utami - detikNews
Sabtu, 18 Des 2021 15:25 WIB
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, di Depok Jabar, 18 Desember 2021. (Nahda Rizky Utama/detikcom)
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, di Depok Jabar, 18 Desember 2021. (Nahda Rizky Utama/detikcom)
Depok -

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil merespons soal kekerasan seksual terhadap anak, yang beritanya marak akhir-akhir ini. Di Jawa Barat, ada Herry Wirawan yang memperkosa santriwati. Ridwan Kamil meminta Kementerian Agama memperketat pengawasan kepada lembaga-lembaga sekolah keagamaan.

"Ya itu terjadi di mana-mana, nggak hanya di Jawa Barat kan. Di Jateng, di Sumut (ada kasus serupa). Ini menjadi perhatian semua agar melawan ini tuh secara sistematis," kata Ridwan Kamil kepada wartawan di Depok, Sabtu, (18/12/2021).

"Dimulai kita mengusulkan juga Kemenag agar punya pengawasan lebih ketat dan mengaudit lembaga-lembaga sekolah keagamaan," sambungnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain itu, Ridwan Kamil mengatakan cara lain untuk mengatasi kekerasan seksual pada anak dengan mempopulerkan nomor-nomor hotline. Hal itu bertujuan untuk melatih korban yang mengalami pelecehan seksual untuk tidak ragu melaporkan kejadian yang dialaminya.

"Yang kedua kita mempopulerkan nomor-nomor hotline untuk melatih budaya warga yang mengalami pelecehan itu. Jangan ragu-ragu untuk segera menghubungi di momen terjadinya ketidaknyamanan," ujar pria yang akrab disapa Kang Emil itu.

ADVERTISEMENT

Kang Emil menjelaskan aturan-aturan itu akan disempurnakan kembali sampai tidak terdengar berita-berita pelecehan seksual terhadap anak.

"Yang ketiga aturan tadi kita coba sempurnakan perbaikan, sampai suatu hari insyaallah tidak terdengar lagi berita-berita yang menyedihkan seperti ini," tutur Kang Emil.

Terakhir, Kang Emil menanggapi terkait rencana pembuatan Dewan Pengawas Pesantren (DPP). Kang Emil mengatakan Pemprov Jawa Barat mengusulkan pembuatan DPP, namun hal itu merupakan wewenang Kementerian Agama.

"Ya itu wewenang Kemenag sebenarnya, cuma usulnya dari Pemprov Jawa Barat," jelas Kang Emil.

Simak juga 'Komisi VIII DPR Minta Guru Pemerkosa Belasan Santriwati di Bandung Dikebiri':

[Gambas:Video 20detik]



(dnu/dnu)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads