.webp)
DPR RI mendorong regulasi ekspor burung disempurnakan agar bisa memfasilitasi komunitas kicau mania. Hal ini juga disebut dapat menambah devisa negara, sebab hobi memelihara burung kini tak sekadar tren tetapi menjadi industri yang menumbuhkan perekonomian rakyat.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar saat meninjau penangkaran burung Murai Batu milik Yayasan BnR di Kampung Cukanggalih, Ciakar, Tangerang, Jumat (17/12). Dalam kesempatan tersebut, ia mendengarkan aspirasi dari komunitas pecinta burung.
"Ini kan sama dengan olahraga, dari hobi ke industri. Dari kegiatan yang bersifat privat menjadi publik. Dari yang biasa menjadi profesional. Dari kekuatan ekonomi sekaligus kekuatan penyangga kelestarian alam," kata Muhaimin dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/12/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Muhaimin juga memberikan apresiasinya kepada Yayasan BnR yang mewadahi para kicau mania. Bukan hanya pecinta burungnya saja, tapi juga kelompok penyangga lainnya mulai dari para penangkar, pengrajin kandang, penyedia pakan dan obat-obatan burung, hingga juri perlombaan burung.
"Patut diapresiasi oleh pemerintah, dengan hambatan-hambatannya termasuk salah satunya kita harus stop impor Murai dari luar negeri supaya melindungi berkembangnya penangkaran di Tanah Air," tutur Gus Muhaimin.
Kehadiran penangkar yang berawal dari hobi membuat populasi burung di Indonesia saat ini semakin membaik. Bahkan, burung-burung yang tadinya nyaris punah, seperti Jalak Bali, kini populasinya menjadi lebih banyak dan menjadi nilai tambah perekonomian.
"Prinsipnya adalah melestarikan habitat-habitat langka menjadi lebih berkembang biak," tuturnya.
Akan tetapi para pelaku industri burung saat ini terkendala dengan persoalan regulasi. Sebab impor burung dari luar negeri mudah masuk ke Indonesia, namun penangkar burung di Indonesia masih sulit melakukan ekspor akibat regulasi yang kurang memadai.
Baca juga: PKB Ingin RUU TPKS Dibahas di Muktamar NU |
Hal ini disebutkannya membuat harga-harga burung impor yang jauh lebih murah membuat burung di Indonesia kalah saing. Hal tersebut dikarenakan burung impor diambil langsung dari hutan, sementara burung-burung yang dijual dari industri lokal berasal dari penangkaran yang memiliki sertifikat.
"Regulasi harus disempurnakan, aturan-aturan yang bisa melindungi kicau mania, komunitas pecinta burung. Jadi regulasi harus dikuatkan kembali dan dikembangkan lagi. Disesuaikan dengan harapan komunitas kicau mania," ungkapnya.
Ketua Umum PKB ini menilai pentingnya insentif dari pemerintah untuk para pelaku industri burung dari dalam negeri, termasuk dari sisi pajak. Ia meminta pemerintah memberi fasilitas perlindungan serta sarana untuk para kicau mania.
"Karena produksi dan penangkaran di Tanah Air begitu subur, kaya kacang goreng. Sementara pasar dunia membutuhkan. Tidak ada cara lain, pemerintah harus memberi fasilitas ekspor," jelasnya.
Muhaimin juga menilai penangkaran burung bisa menjadi salah satu solusi perbaikan ekonomi rakyat di tengah pandemi COVID-19. Oleh karenanya, DPR RI akan mengajak pemerintah duduk bersama membahas mengenai permasalahan ini.
"Untuk memperbaiki kondisi sulit, ayo kita buka pintu ekspornya. Kita dalam waktu dekat akan memanggil Ibu Menteri LHK dan kementerian terkait, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Balai Karantina juga kita libatkan agar ketemu solusi," pungkasnya.
Simak juga 'Pimpinan DPR Upayakan Pengesahan RUU TPKS di Rapat Paripurna':
